Wali Kota Makassar Didampingi 7 Kuasa Hukum Jalani Pemeriksaan di Polda

oleh

Makassar, RakyatNews – Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pohon Ketapang Kencan di Mapolda Sulsel, Selasa (2/1/2018) pukul 09.00 Wita.

Dalam pemeriksaannya tersebut, Danny sapaan akrab Wali Kota itu rencananya akan  didampingi 7 orang yang terbentuk dalam tim kuasa hukum. “Kami siap mendampingi pak Danny menjalani pemeriksaan di Polda besok jam 9 pagi. Kami dari kuasa hukum berjumlah tujuh orang,” ujar Djusman AR, Advisor Danny Pomanto.

Djusman yang juga aktivis penggiat anti korupsi itu berharap agar proses pemeriksaan kliennya berjalan transparan, terlebih kliennya sejauh ini telah menunjukkan sikap kooperatif untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap fakta dibalik kasus tersebut.

“Kami komitmen mengawal pihak kepolisian agar kasus ini terang benderang dan klien kami pak Danny cukup menunjukkan sikap kooperatif. Untuk itu kami harap pihak pemeriksaan nanti berjalan transparan,” ucapnya.

Lebih lanjut Djusman menjelaskan, kasus pengadaan Pohon Ketapang sudah dua kali dilaporkan pihak LSM yang sama ke pihak penegak hukum. Laporan pertama ke Kondisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polrestabes Makassar. Hanya saja dua laporan tersebut, kata dia, tidak dilanjutkan lantaran tidak terindikasi adanya kerugian negara.

“Lembaga yang sama ini sudah pernah melaporkan kasus tersebut ke KPK dan Polrestabes Makassar, tapi kedua laporan itu mentah karena tidak ditemukan unsur korupsi atau kerugian negara. Jadi saya harap kasus ini tidak dipaksakan apalagi menjadi alat politik untuk menjatuhkan klien saya,” tegasnya.

Pihaknya juga mensinyalir adanya upaya menjatuhkan Danny melalui grand desain politik di balik kasus pengadaan Pohon Ketapang. Selain kasus ini mentah di meja penyidik KPK, kasus ini tiba-tiba juga kembali dibuka tepat pada saat momentum Pilkada Makassar.

“Seperti ada grand desain politik dibalik kasus ini. Kami bisa saja berfikir seperti itu karena kasus ini tiba-tiba muncul kembali pada momentum pilkada. Apalagi KPK sebelumnya sudah nyatakan tak ada kerugian negara dan saya lebih percaya dengan KPK dibanding yang lain,” tutupnya.