Badko HMI SulselBar Desak Keuangan Jamkrida Sulsel Diaudit

  • Whatsapp
PT Jamkrida Sulsel. int

Rakyat.news, MAKASSAR – Perusahaan daerah atau perusda disuatu daerah didirikan tak lain untuk menunjang pendapatan daerah. Namun tidak sedikit perusda yang didirikan dalam perjalanannya mengalami kerugian terus menerus.

Salah satunya perusda milik pemprov Sulawesi Selatan PT Jamkrida Sulsel dianggap tidak sehat karena telah berjalan lebih tiga tahun berdasarkan izin usaha Nomor KEP-39/D.05/2016 Tanggal 9 Juni 2016 dengan Kepemilikan Saham Pemprov Sulsel Rp 25.300.000.000 (99,80%) Koperasi KPRI Rp 50.000.000 (0,20%) Jumlah Rp 25.350.000.000. Namun sampai saat ini belum bisa memberi keuntungan, bahkan Perusda ini belum berani menyebut target ekonominya.

Muat Lebih

“2020 ini saya belum berani sampaikan target rencana bisnis,” kata Direktur Umum PT Jamkrida Sulsel Mulyan Pulubuhu beberapa waktu lalu.

JAMKRIDA Sulsel Belum Berani Sampaikan Target Bisnis

Terkait hal ini, Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Sulselbar, Syamsumarlin menilai seharusnya pihak Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel segera mengevaluasi seluruh Perusda yang ada di Sulsel, termasuk PT. Jamkrida Sulsel yang bermasalah dan tidak menunjang pendapatan daerah.

Pihaknya juga mendesak institusi penegak hukum seperti KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan serta institusi audit publik seperti BPK, BPKP Sulsel untuk memeriksa Perusda atau BUMD yang ada di Sulsel.

“Termasuk PT. Jamkrida Sulsel yang mengelola dana bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi tahun 2019 senilai Rp 1,8 Triliun sementara tahun 2018 senilai Rp 1,5 Triliun yang harus disalurkan ke koperasi dan ukm,” kata Syamsumarlin (17/01/2019). (Iwan Mapparenta)

Pos terkait