Penanganan Kasus Korupsi Di Polda Sulsel Mandek, Badko HMI Layangkan Surat Kapolri

  • Whatsapp

Rakyat.news, MAKASSAR – Berdasarkan pantauan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) terhadap penanganan kasus oleh Polda Sulawesi Selatan khususnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan menjadi atensi masyarakat Sulsel, masih terdapat beberapa penanganan kasus yang mandek dan berjalan di tempat serta beberapa kasus korupsi yang tiba-tiba dihentikan tanpa alasan hukum yang jelas.

Beberapa kasus tersebut di antaranya :

Muat Lebih

1. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 unit kandang ayam Kota Palopo yang ditangani Polda Sulsel sejak tahun 2015 senilai Rp 8 Miliar (tiba-tiba dihentikan proses penyelidikannya).

2. Kasus dugaan suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pare-pare sebesar Rp 40 Miliar.

3. Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek Tana Toraja.

4. Penuntasan kasus dugaan korupsi Fee 30 persen Kota Makassar.

5. Kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Perhubungan Sulsel, seperti kasus dugaan korupsi pengadaan traffic light, dugaan gratifikasi pada kegiataan mutasi kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning, dan dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata;

6. Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel T.A 2018 yang ditangani Polrestabes Makassar.

Dalam surat terbuka tertanggal 11 Januari 2020 Syamsumarlin Ketua Bidang Hukum & HAM Badko HMI meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz, memberikan atensi khusus dan segera melakukan supervisi terhadap kinerja penanganan kasus-kasus oleh Polda Sulsel sehingga progresivitas dan profesionalisme penegakan hukum oleh Polri berjalan baik.

“Salah satu tugas pokok Polri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan hukum,” kata Syamsumarli.

Progresivitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum tersebut dapat diukur melalui penuntasan kasus-kasus dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan. (IWAN MAPPARENTA)

Pos terkait