Pernyataan Kuasa Hukum Korban Kasus Anak di Lutim

  • Bagikan
Pernyataan Kuasa Hukum Korban Kasus Anak di Lutim
Pernyataan Kuasa Hukum Korban Kasus Anak di Lutim

JAKARTA – Kuasa Hukum Korban Kasus Kekerasan Seksual Tiga Anak di Luwu Timur, Rezky Pratiwi, mengatakan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual sangat penting adanya perspektif perlindungan anak.

Baca Juga : Polisi Sebut Kasus di Lutim adalah Laporan Tindak Pidana Pencabulan

Hal itu disampaikan pada saat acara Mata Najwa, Rabu malam (13/10) dengan tema “Apa iya #PERCUMALAPORPOLISI.

“Menurut kami, dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sangat penting penyidik memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan kasus termasuk perspektif korban atau anak. Ketika itu tidak ada, sangat sulit kasus seperti ini bisa diungkap dan korban bisa mendapat keadilannya,” ujar Kuasa Hukum dari LBH Makassar.

Pihak ibu korban bersama anaknya masih perlu menyesuaikan dengan situasi pemberitaan yang ramai.

“Saat ini ibu korban bersama anaknya berada di tempat yang aman. Korban juga harus menyesuaikan dengan situasi pemberitaan yang ramai dan kedatangan berbagai pihak. Satu sisi, terharu juga dengan simpati dan dukung dari publik,” ujarnya.

Ia, lanjutnya, mengatakan pemeriksaan korban tanpa pendampingan sangat sulit untuk mengungkap kasus.

“Beberapa hal yang menjadi catatan kami, pemeriksaan anak yang tidak didampingi orang tua atau pendamping sosial. Jadi dalam pemeriksaan hanya ada polisi dan anak. Ini sangat fatal. Akibatnya dalam Berita Acara, fakta-fakta kejadian tidak terungkap utuh, lengkap dan itu dilakukan satu kali saja tanpa bantuan dari pihak atau ahli yang bisa memudahkan anak untuk menceritakan fakta tersebut. Kemudian ibu korban hanya diminta tanda tangan setelah proses itu selesai,” ungkapnya.

Mba Tiwi, sapaannya, juga mengatakan terkait korban yang menceritakan fakta peristiwa ke psikiatri di RS Bayangkara.

“Jadi sebenarnya pemeriksaan oleh psikiatri di RS Bayangkara, anak-anak menceritakan fakta peristiwa itu, semuanya menceritakan terjadi kekerasan seksual oleh terlapor, bahkan di P2TP2A Luwu timur, sebenarnya anak-anak mengaku bahwa terjadi kekerasan seksual oleh terlapor, akan tetapi penyidik sangat terang mengabaikan keterangan anak dalam laporan tersebut,” ungkap Tiwi.

Terkait adanya hasil visum yang menunjukkan tidak terjadi luka, Kuasa Hukum korban menganggap itu sudah sering terjadi, tetapi bukan berarti kekerasan seksual tidak dilakukan.

“Jadi soal visum yang sering kami tangani, memang ada saja surat visum yang gagal menemukan luka dalam pemeriksaan, akan tetapi bukan berarti kekerasan seksualnya terjadi. Memang dalam banyak kasus, dilakukan pemeriksaan pembanding untuk mengecek kembali kebenaran fakta kekerasan seksual terjadi atau tidak,” katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, dalam kejadian seperti itu, dapat melakukan visum pembanding.

“Ketika misalnya tidak ditemukan dalam penyelidikan atau penyidikan, itu sangat mungkin dilakukan visum pembanding atau bisa menghadirkan ahli lain untuk meminta keterangan yang bisa membantu mengungkap peristiwa,” ujarnya.

“Jadi kami menganggap pemeriksaan kejiwaan tidak relevan. Untuk anak dan terlapor relevan. Tetapi untuk pelapor tidak relevan. Di dalam SP2HP, pemberitahuan apa rencana penyidik selanjutnya kepada si ibu bahwa dia juga akan diperiksa psikiater, ini tidak ada persetujuan dan pemberitahuan,” sambungnya.

Sebelumnya, Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. menggelar konferensi pers terkait Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak, Selasa (12/10).

“Penyidik menerima surat pengaduan dari saudari RS pada tanggal 9 Oktober 2019. Isi surat pengaduan ini, yang bersangkutan melaporkan bahwa diduga telah terjadi peristiwa pidana yaitu perbuatan cabul,” katanya.

Ia menegaskan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seorang ayah dari tiga anak bukan laporan pemerkosaan, melainkan tindak pidana pencabulan.

“Jadi bukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan, seperti yang viral di media sosial dan perbincangan publik. Ini yang perlu kita ketahui bersama,” ujarnya.

Hal tersebut didapatkan oleh Tim dari dari Mabes Polri dan Polda Sulsel saat melakukan asistensi.

Mabes Polri mengerahkan Tim Asistensi untuk penanganan kasus tersebut yang proses penyilidikannya dihentikan oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel.

  • Bagikan

Makassar Recover

Makassar Recover