JAKARTA – Dalam penanganan kasus kekerasan seksual memang sangat kompleks permasalahannya dan tidak mudah untuk menyelesaikannya.
Hal itu disampaikan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto saat acara Mata Najwa, Rabu malam (13/10) dengan tema “Apa iya #PERCUMALAPORPOLISI.
Baca Juga : Pernyataan Kuasa Hukum Korban Kasus Anak di Lutim
“Yang pertama, diantara sekian jenis kasus, kasus seksual memang tidak mudah. Begitu kompleks permasalahannya. Sebagai contoh, pelaku akan menghindari adanya saksi. Kedua keputusan melapor dari korban, itu bisa lama. Setelah satu bulan kemudian baru didorong untuk melapor. Jarang yang spontan untuk melapor,” ujarnya.
Ia juga menyarakan agar dilakukan pendekatan saintifik dalam penanganan kasus tersebut.
“Satu, saksi tidak ada. Kedua, perlu dilakukan pendekatan saintifik. bagaimana cek DNA di TKP, bagaimana sidik jari, pemeriksaan psikolog,” katanya.
Benny menanggapi terkait Polres Luwu Timur yang dianggap tidak mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.
“Kalau boleh merujuk Perkap tentang Implementasi HAM dalam tindakan kepolian, kita tinggal cek, kalau betul anak tidak didampingi, berarti tidak sesuai perkap. Karena pada aturan itu, sudah diatur bagaimana perlakuan terhadap perempuan, terhadap anak, karena memang pihak yang lemah, jadi mendapat perlakukan khusus,” ujar Benny.
Ia mengatakan masih menunggu hasil dari Wasidik Bareskrim agar dijadikan bahan untuk turun bersama KPAI memastikan ada tidaknya pelanggaran.
“Kami menunggu hasil dari Wasidik Bareskrim Polri turun, karena tentunya tim ini akan merunut satu per satu apakah ada proses yang dilewati. Itu nanti menjadi bahan kami ketika turun bersama KPAI, kami ingin memastikan ada tidaknya pelanggaran, ada tidaknya prosedur yang tidak dilalui,” katanya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Korban, Rezky Pratiwi, mengatakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat penting adanya perspektif perlindungan anak.
“Menurut kami, dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sangat penting penyidik memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan kasus termasuk perspektif korban atau anak. Ketika itu tidak ada, sangat sulit kasus seperti ini bisa diungkap dan korban bisa mendapat keadilannya,” ujarnya.
Ia, lanjutnya, mengatakan pemeriksaan korban tanpa pendampingan sangat sulit untuk mengungkap kasus.
“Beberapa hal yang menjadi catatan kami, pemeriksaan anak yang tidak didampingi orang tua atau pendamping sosial. Jadi dalam pemeriksaan hanya ada polisi dan anak. Ini sangat fatal. Akibatnya dalam Berita Acara, fakta-fakta kejadian tidak terungkap utuh, lengkap dan itu dilakukan satu kali saja tanpa bantuan dari pihak atau ahli yang bisa memudahkan anak untuk menceritakan fakta tersebut. Kemudian ibu korban hanya diminta tanda tangan setelah proses itu selesai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. menggelar konferensi pers terkait Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak, Selasa (12/10).
“Penyidik menerima surat pengaduan dari saudari RS pada tanggal 9 Oktober 2019. Isi surat pengaduan ini, yang bersangkutan melaporkan bahwa diduga telah terjadi peristiwa pidana yaitu perbuatan cabul,” katanya.
Ia menegaskan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seorang ayah dari tiga anak bukan laporan pemerkosaan, melainkan tindak pidana pencabulan.
“Jadi bukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan, seperti yang viral di media sosial dan perbincangan publik. Ini yang perlu kita ketahui bersama,” ujarnya.
Hal tersebut didapatkan oleh Tim dari dari Mabes Polri dan Polda Sulsel saat melakukan asistensi.
Mabes Polri mengerahkan Tim Asistensi untuk penanganan kasus tersebut yang proses penyilidikannya dihentikan oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel.
