Kuasa Hukum Terlapor Kasus Anak di Lutim akan Lapor Ke Polda Sulsel

  • Bagikan
Kuasa Hukum Terlapor Kasus Anak di Lutim Akan Lapor Ke Polda Sulsel
Kuasa Hukum Terlapor Kasus Anak di Lutim Akan Lapor Ke Polda Sulsel

JAKARTA – Kuasa Hukum Terlapor Kasus Kekerasan Seksual Tiga Anak di Luwu Timur akan mengajukan laporan ke Polda Sulawesi Selatan.

Baca Juga : Catatan Kontras terkait Kasus Anak di Lutim

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum SF, Agus Melas, saat ditayangkan pada acara Mata Najwa, Rabu malam (13/10) dengan tema “Apa iya #PERCUMALAPORPOLISI.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat, kami akan memformulasikan dalam satu bentuk laporan yang akan diajukan ke Polda Sulsel,” ujarnya kepada publik.

Terlapor SF, ayah dari korban tiga anak di bawah umur membantah tuduhan yang beredar.

“Saya sebagai terlapor dalam kasus yang viral se-Indonesia, membantah bahwa apa yang dituduhkan kepada saya melakukan pemerkosaan kepada tiga anak saya adalah tidak benar dan saya dianggap sebagai pejabat yang mampu mempegaruhi proses hukum di luwu timur dan polda itu juga tidak benar. Saya tidak punya kewenangan, tidak punya jabatan dalam hal mempengaruhi proses hukum,” kata SF.

Ia merasa tuduhan yang ada adalah fitnah belaka.

“Terkait pemerkosaan yang dituduhkan kepada saya, menurut saya itu adalah fitnah belaka,” sambungnya.

Sementara itu, menanggapi keinginan terlapor melaporkan ke Polda Sulsel, Kuasa Hukum Korban, Rezky Pratiwi, mengatakan pola melaporkan balik biasa terjadi.

“Memang dibanyak kasus-kasus kekerasan seksual, terdapat pola seperti ini, di mana korban dikriminalisasi oleh pelakunya. Ini bukan hal baru,” ungkapnya.

Ia, lanjutnya, mengatakan perlu melakukan perlindungan kepada korban.

“Kami menggarisbawahi penting sekali melakukan perlindungan kepada korban agar korban-korban lain tidak menghambat mereka untuk membuat laporan. Ini upaya mengkriminalisasi akan membuat korban takut berbicara, mencari bantuan hukum, mengakses keadilan. Jadi ini praktik yang patut dikecam,” ujarnya.

Ia juga memberikan tanggapan terkait penolakan visum lanjutan yang akan dilakukan dokter kandungan.

“Fakta yang ditemukan oleh Tim Khusus Mabes Polri adalah keterangan dokter yang sebenarnya sejak 6 maret 2020 sejak gelar perkara di polda sulsel, kami minta polda sulsel untuk memeriksa sejak tahun lalu karena ketika itu anak sering merasa kesakitan. Baru kali ini dikonfirmasi ke dokternya,” kata Tiwi.

Kuasa Hukum dari LBH Makassar ini berharap perkara yang prosesnya dihentikan untuk segera dibuka agar dapat cepat terselesaikan.

“Perkara harus dibuka dengan cara melindungi para korban, apalagi saat ini kami menunggu hasil assesmen dari tim Khusus Kementerian PPPA, apakah kondisi anak siap untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya,” harapnya.

Sebelumnya, Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. menggelar konferensi pers terkait Dugaan Pemerkosaan Tiga Anak, Selasa (12/10).

“Penyidik menerima surat pengaduan dari saudari RS pada tanggal 9 Oktober 2019. Isi surat pengaduan ini, yang bersangkutan melaporkan bahwa diduga telah terjadi peristiwa pidana yaitu perbuatan cabul,” katanya.

Ia menegaskan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seorang ayah dari tiga anak bukan laporan pemerkosaan, melainkan tindak pidana pencabulan.

“Jadi bukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan, seperti yang viral di media sosial dan perbincangan publik. Ini yang perlu kita ketahui bersama,” ujarnya.

Hal tersebut didapatkan oleh Tim dari Mabes Polri dan Polda Sulsel saat melakukan asistensi.

Mabes Polri mengerahkan Tim Asistensi untuk penanganan kasus tersebut yang proses penyilidikannya dihentikan oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel.

  • Bagikan

Makassar Recover

Makassar Recover