RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa hampir semua lembaga negara di Indonesia terlibat kasus korupsi, baik itu di sektor eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik bertema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

“Sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, bupati, kemudian hampir tidak ada lembaga sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya,” ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud juga mengungkapkan bahwa pada masa lalu, korupsi dilakukan oleh satu entitas, yakni korporatisme negara yang dikelola oleh Soeharto dan kroninya.

“(Kasus korupsi sekarang) Lebih parah, sudah triliunan. Dulu kita waktu awal reformasi itu dengar korupsi 10 miliar itu kaget ‘kok gede banget’ gitu. Sekarang udah triliunan dan tiap hari kita dengar berita korupsi triliunan,” ujar Mahfud.

Secara khusus, Mahfud menyoroti kasus korupsi dalam sistem peradilan Indonesia yang dinilai sangat buruk. Menurutnya, banyak kasus yang masuk ke pengadilan justru menjadi ladang korupsi baru bagi pihak-pihak tertentu.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyinggung empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk divonis lepas.

“Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi ‘ini kasus perdata, ini bukan korupsi’, jadi dibebaskan itu tiga korporasi yang makan uang triliunan itu,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa korupsi di pengadilan menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan seakan membentuk sebuah jaringan.

“Ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang,” tegas Mahfud.