Komisi D DPRD Sulsel Nilai OPD Kurang Serapan Anggaran

  • Bagikan
Rapat Kerja Komisi D DPRD Sulsel dalam rangka Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021
Rapat Kerja Komisi D DPRD Sulsel dalam rangka Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021

MAKASSAR – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel yang menjadi mitra kerjanya.

Baca Juga Dua Persoalan Pembangunan Stadion Mattoanging Versi DPRD Sulsel

Fadriaty AS mengatakan, dari tujuh OPD yang diundang semua hadir walaupun ada yang diwakili karena beberapa alasan dan semua melaporkan triwulan ketiganya yang pada dasarnya berjalan namun ada beberapa program yang serapannya masih rendah.

“Ada beberapa yang sesuai harapan karena ketika kita berbicara sesuai teori triwulan ketiga berarti berada pada posisi 75% tapi, kenyataannya yang mencapai 75% hanya ada pada yang rutin-rutin saja dan yang sifatnya pisik masih rata-rata berada pada posisi 47-52%,” katanya saat diwawancara pihak media rakyat.news, rabu (27/10/2021)

Tambahnya, DPRD Sulsel meminta agar program OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan target, jangan ada yang menyebrang dan semua harus selesai diakhir desember 2021.

“Banyak alasan yang dilontarkan oleh OPD, karena adanya Parsial-parsial lah, Refocusing, dan ada juga karena masih menunggu APBD Perubahan sehingga kami di Komisi D DPRD meminta agar hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target, jangan ada yang menyebrang dan semua harus selesai diakhir desember 2021,” tegasnya

Anggota Praksi Demokrat ini mengatakan, dalam rapat semua OPD optimis mampu menyelesaikannya namun kami prediksi ada kemungkinan tidak mencapai target khususnya pekerjaan yang Besar-besar.

“Semua OPD optimis bisa melaksanakannya yang penting APBD Perubahan segera turun, namun kami memprediksi ada kemungkinan tidak mencapai target khususnya pekerjaan yang besar-besar karena ada juga yang sudah ditender tapi belum berjalan alasannya belum ada SPD dari BPKD, nah ini menurut laporan Biro Barjas,” terangnya

DPRD Makassar
  • Bagikan

Makassar Recover

Makassar Recover