RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang digelar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025).

Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih serius dan proaktif dalam menindaklanjuti setiap temuan Inspektorat. Ia menekankan pentingnya penggalian akar masalah secara menyeluruh, agar pembenahan tidak hanya bersifat permukaan.

“Saya meminta Inspektorat untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada dan menggali masalahnya sampai ke akar-akarnya,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, setiap rekomendasi perbaikan dari Inspektorat harus segera dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik curang.

“Efek jera harus dijalankan untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan regulasi yang berlaku. Jika ditemukan aturan yang saling bertabrakan, perlu dilakukan diskusi terbuka guna menemukan solusi tanpa mengorbankan prinsip integritas pemerintahan.

Lebih lanjut, Appi memastikan dirinya akan terus memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di semua tingkatan SKPD. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya ingin membangun sistem yang membuat kita semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” ungkapnya.

Dalam pidatonya, Appi juga menekankan pentingnya budaya kerja berbasis kearifan lokal, termasuk nilai “siri’” (rasa malu) yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bermartabat.

“Kita harus bekerja keras untuk keluar dari zona yang tidak baik ini. Kita tidak hanya bicara tentang uang dan anggaran, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan,” tuturnya.

Politisi Golkar tersebut kembali menyoroti berbagai persoalan dalam birokrasi yang menurutnya ibarat “sampah” akibat sistem yang dibiarkan tanpa pembenahan serius. Ia menegaskan bahwa jika tata kelola tidak diperbaiki dari hulu ke hilir, maka perubahan hanya akan menjadi wacana.

“Seluruh persoalan ini bisa kita hilangkan dari awal, bagaimana kita mengantisipasi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Appi juga akan terus melakukan rotasi pejabat secara berkala. Menurutnya, rotasi bukan hanya soal penempatan jabatan, tetapi sebagai upaya menyegarkan organisasi dan mengangkat potensi pegawai yang belum terlihat.

“Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan lebih mampu melakukan kerja luar biasa. Kita mau mencari orang-orang yang punya kemampuan baik tapi tersembunyi,” jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah temuan pelanggaran yang perlu dikaji lebih dalam apakah hanya bersifat administratif atau telah merugikan keuangan negara.

“Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf untuk itu,” tegasnya.

Appi menyoroti pola pengadaan barang dan jasa yang sering menjadi celah praktik curang. Ia menilai semakin besar anggaran yang digunakan, semakin banyak pihak yang mencoba melakukan intervensi demi keuntungan pribadi.

“Kalau belanja barang jasanya kecil, kegiatan yang dikasih besar. Kalau belanja barang jasanya besar, banyak sekali tangan-tangan yang mau mencoba menyentuh. Ini yang saya mau kita cegah bersama,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Appi memerintahkan Inspektorat Daerah untuk menyampaikan laporan rutin setiap dua pekan langsung kepadanya.

“Tugas besar ada di Inspektur. Kontrol ini saya minta setiap dua minggu laporannya sampai ke saya. Kalau sifatnya administratif, kita luruskan dengan baik,” jelasnya.
“Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, jangan coba-coba, tidak akan ada kata maaf, akan berlanjut sampai selesai,” tegas Appi lagi.

Ia juga akan melakukan evaluasi menyeluruh hingga ke unit-unit pelayanan dasar, seperti puskesmas, guna memastikan budaya kerja yang transparan, efisien, dan profesional berlaku merata di seluruh lini pemerintahan.

“Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Appi mengingatkan seluruh ASN Pemkot Makassar untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan senantiasa berpijak pada regulasi.

“Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutupnya.

Dengan serangkaian pembenahan ini, Appi berharap dapat jika Pemkot Makassar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan dapat dipercaya publik. (*)