Ombudsman Sulsel Tinjau Sekolah Rakyat di Makassar, Soroti Potensi dan Catatan Kritis

Ombudsman Sulsel Tinjau Sekolah Rakyat di Makassar, Soroti Potensi dan Catatan Kritis

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di dua titik Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPKS) dan Sentra Wirajaya Salodong, sebagai bagian dari evaluasi layanan publik sektor pendidikan untuk kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, yang menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis nasional itu di lapangan. Dalam pengawasannya, Ismu meninjau langsung fasilitas ruang kelas, asrama, serta sarana penunjang lainnya di kedua lokasi tersebut.

“Kami ingin memastikan proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan program ini benar-benar menyasar mereka yang berhak,” tegas Ismu saat meninjau BBPKS Makassar.

Sekolah Rakyat sendiri diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau 20% lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dengan sistem pendidikan berasrama, program ini diharapkan menjadi sarana pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Dua lokasi SR di Kota Makassar ditujukan untuk dua jenjang berbeda. SR di Sentra Wirajaya Salodong melayani jenjang SMP, sementara di BBPKS Makassar melayani jenjang SMA. Masing-masing menargetkan 150 siswa untuk tahun ajaran 2025, dengan fasilitas seperti tempat tinggal, makan, serta pembinaan karakter yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Kepala BBPKS Makassar, Ana Puspita Sari, menjelaskan bahwa proses seleksi peserta dilakukan secara ketat dan berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Validasi lanjutan dilakukan melalui kunjungan rumah (home visit) oleh tim gabungan yang terdiri dari BBPKS, puskesmas, dan pihak terkait lainnya.

Meski pelaksanaan program ini dinilai sudah berjalan baik, Ombudsman Sulsel tetap mencatat sejumlah catatan krusial yang perlu dibenahi. Salah satu sorotan utama adalah kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Fasilitas penting seperti ruang makan dan perpustakaan di kedua titik SR masih dalam tahap pembangunan.

Kondisi lebih mendesak ditemukan di Sentra Wirajaya Salodong, yang masih mengalami keterbatasan dalam hal ketersediaan air bersih. Hal ini disebabkan belum masuknya jaringan air dari PDAM, sehingga pengelola harus mengandalkan sumur bor yang kapasitasnya masih kurang memadai.

“Karena ini program baru, wajar jika masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Namun aspek keselamatan dan keamanan asrama tetap harus menjadi perhatian utama,” kata Ismu.

Tak hanya infrastruktur, persoalan validitas data juga menjadi fokus pengawasan. Ombudsman menilai bahwa data DTSEN yang digunakan dalam penetapan sasaran program harus terbaru dan telah diverifikasi, agar tepat sasaran.

“Tujuannya satu, agar program ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak. Data yang valid adalah kunci ketepatan sasaran,” tambah Ismu.

Dalam kunjungan tersebut, Ismu Iskandar juga menyempatkan diri untuk memberikan motivasi langsung kepada para siswa Sekolah Rakyat di BBPKS. Ia mengingatkan agar kesempatan ini tidak disia-siakan karena merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin masa depan generasi muda dari kelompok rentan.

“Selamat, kalian adalah orang-orang terpilih. Tidak semua anak punya kesempatan seperti ini—belajar di sekolah lengkap, gratis, dan berasrama. Manfaatkan sebaik-baiknya. Suatu hari nanti, bisa jadi di antara kalian akan ada yang menjadi polisi, TNI, bahkan bupati. Kuncinya: semangat belajar dan jangan pernah menyerah,” ujar Ismu di hadapan para siswa.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan dan penyempurnaan program Sekolah Rakyat, demi memastikan tujuan utama program tercapai, yakni memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berpihak kepada yang paling membutuhkan. (*)