Koordinator I JamDatun Kejagung, Ferry Tas Tinjau Langsung Pelaksanaan Program Permakanan di Pasuruan

RAKYAT NEWS, JAWA TIMUR  — Melanjutkan kegiatan resmi sehari sebelumnya yang menegaskan pentingnya integritas dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan Program Permakanan, Koordinator I Jamdatun Kejaksaan Agung Republik Indonesia, H. Ferry Taslim, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, kembali turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan program tersebut bersama Tim Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Sabtu (18/10/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari langkah nyata dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program sosial strategis pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian teknis, dan masyarakat penggerak di tingkat akar rumput.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PIC Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Ardiyansyah Djama dan Lala Malahayati Hasan, beserta tim dari pusat yang didampingi oleh Camat, aparat desa setempat, serta para pendamping Pokmas. Kehadiran mereka disambut dengan penuh antusias oleh kelompok masyarakat pengelola program (Pokmas) yang merasa tersentuh dan tercerahkan atas kunjungan evaluasi dan monitoring langsung (emonitoring dan evaluasi) dari pusat ini.

Para pengelola menyampaikan rasa terima kasih karena dapat menyalurkan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi secara terbuka di hadapan tim pusat. Adapun tiga lokasi yang menjadi titik kunjungan lapangan meliputi:

1. Pokmas Permakanan Lansia Kraton Berseri, Kecamatan Kraton

2. Pokmas Permakanan Lansia Harapan Bukit, Kecamatan Bugul Kidul

3. Pokmas Permakanan Lansia Duta Insan Sejahtera, Kecamatan Panggungrejo

Hasil kunjungan menyingkap sejumlah fakta yang menggugah nurani. Para lansia penerima manfaat memperoleh dua kali makan setiap hari dengan alokasi biaya Rp 32.000, sudah termasuk ongkos pengantaran. Dari jumlah tersebut, kurir hanya menerima Rp 2.000 per lansia, yang sudah mencakup bahan bakar dan perawatan kendaraan. Sementara itu, para pengelola Pokmas bekerja tanpa menerima gaji — semata-mata karena keikhlasan dan pengabdian sosial.

“Integritas tanpa empati hanyalah formalitas. Kolaborasi tanpa nurani akan kehilangan maknanya. Apa yang kami saksikan hari ini adalah bentuk ketulusan luar biasa dari para relawan dan pendamping yang menjaga denyut kemanusiaan program ini tetap hidup,” ujar Ferrytas dengan penuh haru.

Beliau turut memberikan apresiasi kepada para pendamping PKH, pengelola Pokmas, serta seluruh unsur masyarakat yang berperan menjaga keberlangsungan program di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran.

Lebih jauh, Koordinator I Jamdatun Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini menegaskan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam program sosial seperti ini bukan semata menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.

“Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan negara yang peduli, hadir, dan berdaulat atas kesejahteraan bangsanya. Kita semua wajib mendukungnya dengan integritas, kerja nyata, dan ketulusan hati di lapangan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pengawasan berbasis kolaborasi dan empati dapat memperkuat makna kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui langkah-langkah konsisten dan penuh kepedulian, Ferry Tas menegaskan bahwa integritas, sinergi, dan kemanusiaan harus terus berpadu dalam setiap pengabdian demi kemaslahatan umat dan kejayaan bangsa. (*)