MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat (AMMRP) Sulsel menolak adanya kelangkaan serta dugaan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan.

Baca Juga : RDP DPRD Sulawesi Selatan Bahas Kelangkaan BBM

Ketua AMMPR Sulsel, Akbar mengatakan,Teman-teman dari pihak Pertamina tidak siap mengikuti rapat karena karena hampir semua yang disampaikan adalah asumsi sehingga menimbulkan perdebatan.

“Kalau asumsinya menghapus bbm jenis premium karena masalah Research Octane Number (ron) 88 dan dapat menimbulkan polusi udara di indonesia itu tidak masuk akal karena masih ada ron yang lebih dibawah lagi yaitu bbm jenis solar dengan ron 48 dan ini masih terpakai. Jadi sangat tidak masuk akal,” jelasnya

Lanjutnya, kita bisa menduga bahwa Pertamina ingin mengambil keuntungan lebih dengan memaksakan masyarakat untuk berlaih ke pertalait atau pertamax.

“Kalau alasan pertamina untuk menyelamatkan lingkungan melaluli program Langit Biru minimal masyarakat tidak jadi tumbal dan kita bisa menduga bahwa Pertamina ingin mengambil keuntungan lebih dengan memaksakan masyarakat untuk berlaih ke pertalait atau pertamax meski hal ini dilakukan lewat edukasi,” katanya

Koordinator Aliansi menambahkan, kami telah melakukan survei yang di isi 27 Kabupaten Kota se Indonesia hasilnya 85,5 persen tidak setuju dengan kebijakan penghapusan ini karena mayoritas masyarakat menengah kebawah masih membutuhkan bbm bersubsidi.

“Aliansi telah melakukan survei yang diisi 27 kabupaten kota se indonesia, hasilnya 85.5 persen tidak setuju dengan kebijakan penghapusan bbm bersubsidi itu dikarenakan mayoritas masyarakat menengah kebawah masih membutuhkannya jadi bukan semata-mata soal kwalitas, akan tetapi masyrakat kecil melihat sejauh mana isi dompetnya untuk membeli bbm dan kalau pihak pertamina memaksakan dengan alasan supaya motornya lebih awet dan hemat itu salah serta keliru. Masyarakat kecil di bawah pada dasarnya mau dan berharap bisa menggunakan bbm yang kualitasnya bagus tapi kalau dipaksakan bbm tanpa ada subsidi itu akan merugikan masyarakat bawah apapun alasannya,” Jelasnya