Sekda Takalar: Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi

  • Bagikan
Sekda Takalar: Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi
Sekda Takalar: Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi

TAKALAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, H. Muh. Hasbi, S. STP. M.AP mengatakan, persoalan tambang harus jelas dan resmi termasuk izin dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan saat setelah membuka acara pertemuan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang bertempat di Villa Saung Beba Desa Tamasaju Kec. Galut, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga : Bupati Takalar Buka Workshop dan PBL Bagi Pelaku Usaha Mikro Takalar

Sekda Takalar dalam sambutannya mengatakan, persoalan tambang memang tidak ada habisnya, tambang dapat dilanjutkan apabila mendapat izin resmi dari pemerintah.

“Perlu diketahui, akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman,” jelas H. Hasbi.

Sekda Takalar: Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi
Sekda Takalar: Izin Tambang Harus Jelas dan Resmi

Untuk mendapatkan izin tambang, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian dilanjutkan ke Kantor PTSP Kabupaten yang ditandatangni oleh Bupati. Setelah mendapatkan rekomendasi, kemudian diteruskan ke Dinas ESDM untuk dilanjutkan ke Dinas PTSP Prov. Sulsel.

“Untuk saat ini Kab. Takalar tidak ada tambang ilegal, yang paling penting kepada kepala desa dan masyarakat. Saya harap supaya jangan ikut-ikutan menerima suap untuk merusak lingkungan. Mari kita jaga daerah kita agar tetap aman dan tentram,” harapnya.

Kajari Takalar Salahuddin, SH. MH dalam materinya menjelaskan, harus ada izin dan aturan yang mengatur tentang tambang. Jika ada tambang ilegal, pemerintah desa dapat melaporkan untuk dilakukan penertiban tambang tersebut.

“Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) begitupun dengan peraturan tambang. Tambang boleh dibuatkan peraturan desa dengan rujukan peraturan daerah. Peraturan desa boleh dibuat untuk mengcover kegiatan pemerintahan desa,” imbuhnya.

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kab. Takalar Muhammad Ikbal, SE. MM menyampaikan, kegiatan berlangsung sehari dengan yang dihadiri para Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kec. Galesong Utara.

Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada para Kepala Desa dan Aparat Desa terkait Regulasi dan Kebijakan di bidang pertambangan serta membuka ruang diskusi bersama APH terhadap permasalahan- permasalahan yang terjadi di Desa terkait tambang.

Baca Juga : 100 persen ODF, Kabupaten Takalar Kembali Raih Swasti Saba Wistara

Pilihan Video

DPRD Makassar
  • Bagikan

Makassar Recover

Makassar Recover