Anggota Dewan Makassar Minta Kepala UPTD Kanre Rong Dinonjobkan

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsad meminta PJ Walikota Makassar mengevaluasi atau mencopot Kepala UPTD Kanre Rong karebosi, terkait kasus dugaan pungutan liar (Pungli) sewa menyewa lapak yang saat ini sudah berproses hukum di kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Menurutnya, demi menjalankan roda pemerintahan yang lebih stabil pengelolaan kawasan kuliner Kanre Rong diserahkan saja pada orang lain.

Bacaan Lainnya

Terkait kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala UPTD Kanre Rong dia jmeminta penegak hukum serius menuntaskan agar masyarakat tahu seperti apa yang terjadi di kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi.

“Saya harap penegak hukum menuntaskan kasus ini,” kata anggota fraksi Ray Suryadi Arsad, Rabu (21/10/20).

Perhatian serius terhadap penanganan kasus dugaan pungli lapak Kanre Rong Karebosi juga diperlihatkan lembaga Anti Corruption Comittee Sulawesi (ACC Sulawesi). Direktur ACC Sulawesi Kadir Wakanobun mengingatkan Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk tidak main-main dan kongkalikong dengan penyelidikan kasus dugaan pungli Kanre Rong Karebosi yang sudah berjalan hampir sebulan.

“Kami tegaskan kawal kasus ini sampai ada kepastian hukum,” kata Kadir.

Lebih jauh dia menambahka, kasus ini sangat sederhana dan harus tuntas berakhir di pengadilan.

Adapun Kepala Seksi Intel Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar, mengatakan pihaknya tidak akan kongkalikong dalam penanganan kasus dugaan pungli Kanre Rong.

“Kami serius dalam penanganan kasus Kanre Rong,” kata Ardiansyah Akbar.

Terkait desakan sejumlah pihak agar pengelola dinonjobkan, Sekda Kota Makassar, Muhammad Ansar yang dihubungi via telepon dan pesan singkat belum memberi jawaban.

Terkait dugaan pungli di Kanre Rong Karebosi, Kepala UPTD Kanre Rong Karebosi, Muh Said mengatakan, dirinya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan ditingkat Kejari Makassar.

Namun menurutnya ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya warga Makassar tentang perjalanan dirinya meniti keberlangsungan aktivitas kawasan kuliner Kanre Rong diantaranya meniti lapak untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini diketahui sudah cukup ramai dengan banyaknya pengunjung setiap hari.

Tentunya, kata dia, untuk mencapai keberhasilan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Dimulai dari menghadapi berbagai karakter PKL yang tentunya harus dimaklumi satu persatu. Kemudian nyawa juga menjadi taruhan ketika melakukan kesalahan sedikit saja.

“Setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelolaan Kanre Rong ini. saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang sama sekali tidak memahami bagaimana perjuangan untuk dapat dipercaya oleh PKL yang direlokasi ke Kanre Rong agar mau menempati lapak waktu itu, dimana situasinya saat ini sudah menjadi perhatian publik,” kata Muh Said, Minggu (18/10/20).

Muh Said menceritakan awal mula lapak di kawasan kuliner Kanre Rong terbangun, tepatnya kurang lebih 2 tahun lalu. Hampir tidak ada masyarakat apalagi PKL saat itu yang mau melirik untuk menempati lapak yang sudah terbangun atau ada beberapa PKL yang mencoba berdagang, satu-persatu mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja dan pada akhirnya mereka mengalami kebangkrutan sementara masa Tanda Daftar Usaha (TDU)nya waktu itu masih berjalan.

“Karena TDU masih aktif, kami tetap berharap saat itu agar pedagang yang berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di Kanre Rong dengan berbagai dukungan yang kami layani agar tetap bertahan,” ungkap Said.

Jika berbicara aturan, ia mengaku banyak kebijakan-kebijakan yang juga telah dirasakan oleh seluruh Pedagang Kaki Lima. Contohnya saja, kata dia, setiap PKL seharusnya memperpanjang TDU-nya dulu lalu bisa berjualan dan menempati lapak sejak diterbitkannya TDU yang bersangkutan. Namun sebagai pengelola tentu punya kemanusiaan.

Dengan mengedepankan kondisi PKL yang awal-awalnya memasuki Kanre Rong dengan berkorban bahkan memulai usahanya dengan modal awal pertama untuk mengisi dagangannya, namun beberapa kali mengalami kebangkrutan.

Dengan banyaknya PKL yang tidak sanggup lagi berdagang, pada akhirnya ada beberapa PKL yang sempat menyewakan lapaknya kepada pedagang lain.

“Dan jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi, namun harus pula kita sadari secara kemanusiaan, kebijakan itu penting untuk diambil agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya,” ujar Said.

Meski demikian, ia tak memahami jika kebijakan yang diambilnya itu seakan-akan membuatnya berstatus tertuduh dan seakan-akan ia dianggap telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa-menyewa dari pengguna awal yang diserahkan kepada pengguna baru. Padahal yang menyewakan tempat tersebut, justru pemegang TDU yang selama ini belum habis masa berlaku TDU-nya.

“Coba saja kita bayangkan, jika semua lapak yang bangkrut kemudian tidak diganti PKL lainnya, justru itu kurang baik kelihatan dan bisa saja pengunjungnya pun semakin berkurang dan pada akhirnya Kanre Rong ini hanya tinggal nama dan itu yang kami khawatirkan,” ungkap Muh Said. (*)

Pos terkait