Beberapa Pedagang Di Kanre Rong Diduga Titipan Pejabat

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kawasan kuliner kanre rong, salah satu kawasan yang diperuntukan bagi pedagang kaki lima (PKL) secara gratis. Sejak diresmikan 17 Agustus 2018 tidak semua pkl bisa ambil bagian di kawsan ini, hanya mereka yang menjadi korban “penertiban” dibeberapa wilayah seperti, Jl, Mesjid Raya, Jl Sunu, dan Jl Pettarani.

Ada sekitar 300 lapak yang disiapkan pemerintah Kota Makassar di Jalan Kartini tepatnya di pinggir lapangan karebosi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar sekitar Rp10,5 Miliar. Dengan harapan bisa menjadi contoh nasional dalam penataan PKL.

Bacaan Lainnya

Namun dalam perjalanan keberadaan lapak yang telah menggunakan miliar rupiah itu, hanya beberapa bulan saja ditempati PKL dengan alasan kurangnya pegunjung yang datang membeli.

Kepala UPTD Kanre Rong Karebosi, Muh Said membenarkan awal-awal PKL berjualan pengunjung yang datang sangat sedikit sehingga dagangan makanan PKL banyak rusak bahkan busuk. “Akhirnya banyak PKL yang rugi dan gulung tikar,”kata Said.

Karena tak ada lagi modal berdagang, akhirnya banyak PKL yang memutuskan menyewakan lapaknya agar meminimalisir kerugian yang dialami. PKL saat itu merasa berhak menyewakan lapak dagangannya atas dasar Tanda Daftar Usahanya (TDU) yang dimiliki. Dimana setiap PKL saat itu diberikan TDU yang masa berlakunya dua tahun setelah itu PKL wajib memperpanjang TDU.

Kepala UPTD Kanre Rong Karebosi, Muh Said, membenarkan jika saat itu terjadi sewa menyewa lapak yang dilakukan PKL yang seharusnya tidak terjadi. Namun alasan kemanusian akhirnya dia membiarkan PKL melabrak aturan termasuk tidak memperpanjang TDU.

“Saya tahu ada sewa menyewa lapak saat itu,” kata Said.

Namun jika, dia mencegah PKL menyewakan lapak, maka bisa saja semua lapak di kanre rong tertup karena tidak ada lagi pkl yang berjualan karena sudah gulung tikar. Sementara keberadaan kawasan kanre rong harus terus ramai seperti sekarang ini.

Kebijakan inilah menurut Said dianggap beberapa pihak yang membuat dirinya seolah-olah bersalah dan dianggap mengambil keuntungan. Bahkan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindakan dugaan pungutan liar (pungli) sewa menyewa lapak di kawasan kuliner kanre rong karebosi.

Gencarnya pemberitaan terkait dugaan pungli yang terjadi di kawasan kuliner kanre rong karebosi, membuat inspektorat Kota Makassar bergerak cepat melakukan investigasi mengumpulkan data-data dari pkl dan pengelola kanre rong. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar sepekan inspektorat pun telah menyelesaikan tugas pengumpulan data.

Usai inpektorat merampungkan pengumpulan data. Dikabarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar juga melakukan penyelidikan dengan objek yang sama.

“Kami sudah memeriksa Kadis Koperasi dan Kepala UPTD Kanre Rong Karebosi,” kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar, belum lama ini.

Ardiansyah juga mengatakan akan serius dalam menangani dugaan pungli di kanre rong karebosi dan tidak akan kongkalikong dalam proses penyelidikan. Dia juga mengatakan saat ini berkas penyelidikan dalam perampungan dan segera ditingkatkan ke bidang pidsus.

“Dalam waktu dekat kami serahkan ke pidsus,” kata Ardiansyah.

Dalam proses penyidikan dugaan pungli sewa menyewa lapak kanre rong, sejumlah pihak khususnya penggiat anti korupsi mendesak agar kejaksaan juga menelusuri dan memanggil pihak-pihak yang diduga ikut menerima dan menikmati aliran dana yang bersumber dari kawasan kuliner kanre rong.

“Kejaksaan juga harus memeriksa semua pihak yang telah menerima aliran dana dari kanre rong, karena kuat dugaan dana yang mereka terima adalah hasil kejahatan dugaan pungli yang terjadi di kanre rong karebosi,” kata Direktur Sorot Indonesia, Amir Madeaming.

Jika melihat kondisi terkini di kawasan kanre rong, tentu tak terlepas dari keberhasilan-keberhasilan pengelola yang mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa menghidupkan pasar di kawasan kuliner kanre rong. Namun terlepas dari semua itu tetap saja sejumlah pihak menilai ada aturan yang dilabrak yakni perwali Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanre Rong Karebosi.

Bahkan menurut informasi, mayoritas pedagang saat ini di kanre rong bukan lagi pkl yang tahap pertama yang direlokasi tetapi pedagang yang menghiasi lapal-lapak sekarang adalah pengusaha yang mengembangkan usahanya di kawasan kanre rong.

Bahkan beredar kabar ada beberapa pedagang di Kanre Rong merupakan titipan pejabat. (*)

Pos terkait