Kasus Korupsi Kapal Nelayan Bulukumba, Majelis Hakim Kesal Keterangan Saksi Berbeda Beda

  • Whatsapp
Sidang Korupsi
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan GT-30 Inkamia tahun 2013.

MAKASSAR, RAKYAT.NEWS – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan GT-30 Inkamia tahun 2013 yang menyeret anggota DPRD Bulukumba Muh. Sabri sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Pada sidang lanjutan yang digelar, Kamis (29/04/21) dipimpin Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dan dua anggota hakim lainnya, sidang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Tirta dan Kuasa Hukum terdakwa Andi Arfan Sahabuddin.

Bacaan Lainnya

Dalam persidangan lima orang saksi diajukan JPU mengaku mengenal terdakwa sebagai Kepala Dinas (Kadis) perikanan dan kelautan dan menjabat pula sebagai PPK saat proses pengadaan. Kelima orang saksi yang didatangkan merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) 2012 lalu yang ditunjuk terdakwa untuk melakukan lelang proyek.

Menurut saksi, proyek itu telah melalui tahapan lelang, evaluasi, dan kualifikasi. Saat itu, kata saksi, ada sebelas perusahaan kontraktor yang memasukkan penawaran. Dua di antaranya dinyatakan lolos. Salah satunya adalah PT Phinisi, yang belakangan memenangkan tender bernilai Rp 2.5 miliar tersebut

“Ada 11 perusahaan kontraktor yang memasukkan penawaran tender, kami bertugas memverifikasi persyaratan dan evaluasi, dua diantaranya rekanan lolos yaitu PT phinisi dan PT gemindo dan kami bekerja tidak diarahkan oleh ULP dan pak kadis,” ujar salah satu saksi sebagai anggota Pokja.

Sementara itu dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim mencecar para saksi seputar mekanisme pelelangan dan penentuan pemenang tender, saksi juga ditanyai jumlah rekanan yang mengikuti tender, termasuk kewenangan PPK dan ULP dalam proses lelang tersebut.

Tidak hanya itu Majelis Hakim juga mempertanyakan soal adanya aliran dana yang mengalir ke rekening saksi selanjutnya mengalir ke terdakwa sebesar Rp 85 juta dari pihak rekanan PT Phinisi.

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, saksi menjelaskan bahwa uang itu berasal dari pihak rekanan pemenang tender. Ia diminta oleh kadis untuk menerima uang tersebut untuk keperluan biaya denda keterlambatan. Selanjutnya uang itu kata saksi ia langsung serahkan ke terdakwa.

“Uang itu masuk ke saya bank BPD yang kirim pak Haji Arifuddin pihak rekanan. Pak kadis (Muh.Sabri) bilang uang itu ditransfer oleh pihak rekanan untuk biaya denda keterlambatan.

“Setelah uang masuk, pak kadis memerintahkan saya untuk menarik uang sebesar 53 juta, jadi dua kali pertama itu saya berikan langsung ke pak kadis kurang seminggu 53 juta, sisanya saya kasih lagi kira-kira berselang dua hari,” kata saksi dihadapan Hakim.

Mendengar keterangan saksi, terdakwa sontak meminta kesempatan kepada majelis Hakim menjelaskan perihal penyerahan uang yang disampaikan saksi itu tidaklah benar adanya.

Pos terkait