Djusman AR Angkat Bicara Kisruh Haris Azhar dan Luhut Panjaitan

  • Bagikan
IMG 20210910 WA0059 1

MAKASSAR – Somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar kian memanas.

Baca Juga: Disomasi oleh Luhut, Kuasa Hukum Haris Azhar Akan Beri Jawaban

Haris Azhar yang juga mantan Koordinator KontraS tersebut juga siap menghadapi pejabat negara yakni Luhut jika dirinya diseret ke ranah hukum.

Makassar Recover

 

Hal itu mendapat tanggapan dari Pegiat Anti Korupsi yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR, ia mengatakan siapapun penyelenggara negara yang merasa dirugikan oleh sorotan publik dalam hal ini pernyataan Haris Azhar, tentu ada ruang klarifikasinya.

 

“Siapapun yang merasa dirugikan itu adalah hak bagi seluruh warga negara, untuk menempuh upaya hukum, bukan hanya dalam batas-batas somasi,” katanya kepada media, Kamis (9/9/2021).

 

Namun sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara, kan ada keteraturannya, ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam Undang-undang tersebut ada ruang bagi masyarakat atau publik untuk berperanserta dalam memberi saran dan pendapat bahkan berbenruk kritik dan pengawasan kinerja penyelenggara negara, juga diatur tentang alur hak jawab penyelenggara negara.

 

“Luhut inikan kita ketahui adalah merupakan penyelenggara negara dimana diatur dalam UU penyelenggaraan negara, kan jelas ada undang-undang yang mengaturnya,” ujarnya.

 

“Ada alurnya untuk menggunakan hak jawab yang bukan langsung melayangkan somasi atau mengancam mempidanakan seseorang yang berpendapat, itu tidak menunjukkan sikap kenegarawanan,” tambahnya.

 

Lanjut Djusman AR yang juga merupakan pelapor Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, Ia mengungkapkan bahwa ada aturan yang menuntunnya selaku penyelenggara negara dalam merespon kritik yang disampaikan oleh publik.

Baca Juga:   Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa PIP, Ini Faktanya

 

“Karena Luhut adalah penyelenggara negara dan atau pejabat publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, kan ada ruang berperanserta masyarakat dalam menilai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, meskipun adalah hak bagi seluruh warga negara berkeberatan atau menempuh upaya hukum manakala ia merasa dirugikan oleh pendapat publik, kan tidak sepantasnya lebih mengedepankan tindakan seperti itu yang berbuah mengancam-mengancam, harusnya bertindak lebih bijak seperti membina dan mengarahkan ke upaya yang ke demokratis sebagai bapak bangsa,” ungkap Djusman AR yang diketahui juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel.

 

Dirinya pun menganggap bahwa teman seperjuangannya itu menyuarakan pendapat dikarenakan berdasarkan data yang dimilikinya.

DPRD Makassar
  • Bagikan
PDAM Makassar
Pemda Bantaeng