JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, mempersoalkan kepentingan di balik rencana amendemen ke lima UUD 1945.

Baca Juga : Peringati Clean up Day 2021, Wabup Saiful Arif dan Ketua PKK Laksanakan Aksi Bersih

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana, mempermasalahkan amandemen kelima, untuk rakyat atau oligarki?.

“Kita mau melakukan amendemen kelima, untuk apa ini? Siapa yang punya kepentingan? Oligarki atau rakyat Indonesia? Siapa ini?” ujarnya di lansir CNN Minggu,(19/9).

Ia melanjutkan, masyarakat patut mempersoalkan rencana amendemen dan isu perpanjangan masa jabatan Presiden sampai tiga periode. Khususnya yang kedua, Lulung menayakan betulkah dilakukan secara demokrasi atau tidak, apabila dilaksanakan dengan cara demokratis timbul keyakinan petahana akan menang, ini patut diduga ada gelagat kecurangan.

“Kalau cuma ada rencana mau memperpanjang masa bakti dari 2 periode ke 3 periode memangnya enggak lewat Pemilu? Yakin menang? Kalau yakin menang, awasi. Ini ada indikasi kecurangan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, ia membandingkan keadaan hari ini dengan reformasi 1998 yang merupakan peristiwa sejarah luar biasa. Kejadian itu membuat Presiden Soeharto lengser, TNI-Polri dikeluarkan dari DPR, dan tidak membatasi jumlah partai.

Ia pernah menanyakan persoalan amendemen kepada tokoh reformasi 1998, Amien Rais, apakah amendemen UUD 1945 yang keempat merupakan bagian dari reformasi? dan Amien mengatakan tidak.

“Terus kemudian kenapa hari ini ada rencana mengamendemen UUD 1945 ke 5 kali?” imbuhnya.

Rencana amendemen UUD 1945 kemudian timbul setelah diucapkan sejumlah ketua lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus.

Amendemen di perkirakan akan memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menggantikan GBHN.