Makassar, Rakyat News – Pelabuhan Penyeberangan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi polemik baru di Sulsel, setelah penyerahan aset Pelabuhan Penyeberangan Pamatata oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Muh.Basli Ali, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, di Hotel Clarion,18 Mei 2018.

Pertanggal 31 Mei 2018, Pemerintah Provinsi Sulsel pun bereaksi, dengan melayangkan Surat Permohonan Pembatalan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri.

Mewakili Setda Pemprov SulSel, Asisten III Bidang Administrasi, Ruslan Abu, memimpin Rapat sehubungan dengan Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014 yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Ruang Rapat Asisten III lt. 3 Kantor Gubernur Jl.Urip Sumiharjo No.269 Makassar. Selasa(26/6/18).

Rapat yang dihadiri oleh Dishub Provinsi SulSel, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XIX SulSel-Bar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pemkab Kepulauan Selayar serta Biro Organisasi dan Biro Hukum Pemprov SulSel.

Ruslan Abu, dalam pembukaannya mengingatkan, berbicara tentang Pamatata maka berujung kepada kepentingan publik khususnya masyarakat Selayar. Maka dari itu, jangan ada selisih paham. “Mengenai perubahan status, bagaimana kita mendudukkan persoalan ini berdasarkan aturan yang berlaku”. Kata Ruslan yang juga mantan Kadishub Kota Makassar.

Ruslan melanjutkan bahwa atas permintaan Gubernur, Soni Sumarsono, yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, pesan beliau, jangan mempertentangkan antara Pemkab dan Pemprov karena ada kepentingan subjektif. Ini kepentingan masyarakat, inti dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah sinergitas, saling mendorong untuk pelayanan publik. “Agar tidak salah paham, mohon diluruskan definisi dari penyeberangan”. Ucap Ruslan.

Wakil Bupati Selayar, Zainuddin, mengatakan, sudah berusaha mengkaji dan menganalisa mengenai objek secara historis tentang kewenangan.Maka, Pelabuhan Pamatata adalah Pelabuhan Penyeberangan, berbeda dengan Pelabuhan Pengumpan yang dikelola seperti Pelabuhan Laut. “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyerahkan aset ke Pusat sudah berdasarkan dengan aturan yang berlaku”. Kata mantan Sekda Pemkab Selayar.

YouTube player