PUKAT : Kadis Koperasi Harus Ikut Diseret, Terkait Dugaan Pungli Kanre Rong Karebosi

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kawasan wisata kuliner Kanre Rong Karebosi dikelola UPTD dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, saat ini sementara dalam proses hukum terkait dugaan pungutan liar (pungli) penjualan dan penyewaan lapak yang diduga dilakukan pihak UPTD Kanre Rong.

Terkait proses hukum yang saat ini sementara ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Evi Aprialty, yang dihubungi berulang-ulang sejumalah wartawan, memilih diam dan tak memberi jawaban terkait dugaan pungli yang diduga melibatkan anak buahnya itu.

Bacaan Lainnya

Terkait diamnya Kadis Koperasi, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma, mengatakan, dugaan pungli sewa dan jual beli lapak di Kanre Rong Karebosi tidak mungkin dilakukan satu orang tetapi dilakukan secara berjamaah. Dan tidak mungkin seorang pimpinan tidak mengetahui perbuatan anak buahnya di lapangan. Tapi malah melakukan pembiaran anak buahnya melakukan berulang-ulang.

“Tidak mungkin Kadis Koperasi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sehingga itu dia juga harus di seret ke proses hukum,” kata Farid, Selasa (13/10/20).

Seperti diketahui selama ini pengelola Kanre Rong Karebosi diduga melakukan pungli dengan modus sewa-menyewa lapak dimana dalam aturan tidak dibenarkan sama sekali lapak yang diberikan secara gratis sebagai kompensasi bagi PK5 disewakan atau diperjual belikan apalagi melibatkan pengelola.

Namun yang terjadi dalam perjalannya ada dugaan kuat pengelola telah mengkhianati Perda Kota Makassar dengan terlibat langsung memberi masukan dan membantu pemilik lapak untuk menyewakan lapaknya.

Atas tindakan tersebut, pemerintah Kota Makassar menurunkan tim investigasi dari Inspektorat. Bukan hanya itu, pihak kejaksaan yang melihat kasus ini cukup serius juga tidak mau diam dengan bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Informasi yang dihimpun, selain para PK5 yang sudah menjalani pemeriksaan di bagian Intel Kejari Makassar, pihak UPTD juga sudah diperiksa. (*)

 

 

Pos terkait