Dugaan Pungli Kanre Rong, Kejari Makassar Targetkan Akhir Bulan Selesaikan Penyelidikan

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar) menarget perampungan penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan kuliner Kanre Rong, Makassar akhir bulan Oktober 2020.

“Insya Allah akhir bulan ini semua rampung dan selanjutnya diserahkan penanganannya ke bidang Pidana Khusus (tipikor),” kata Adriansyah Akbar, Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar via telepon.

Bacaan Lainnya

Dalam penyelidikan kasus dugaan pungli Kanre Rong yang telah berlangsung sekitar dua pekan tersebut, sudah ada sekitar 60 orang saksi telah diperiksa secara intensif.

“Termasuk Kepala UPTD Kanre Rong, M. Said dan Kadis Koperasi UKM sudah kita periksa,” jelas Adriansyah.

Ia mengaku penyelidikan berjalan lambat karena selain personil yang terbatas juga kondisi pandemi yang tetap harus mematuhi peraturan protokol kesehatan Covid 19. Sehingga proses pemeriksaan saksi-saksi hanya dibatasi maksimal hanya 5 orang sehari.

“Dari hasil penyelidikan, tim menemukan ada indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan oknum UPTD yang dibawahi oleh Dinas Koperasi UKM. Beberapa yang seharusnya tidak terjadi dalam aturan hukum dan itu tidak boleh terjadi seperti itu,” ungkap Ardiansyah.

Pedagang Boleh Laporkan Pengelola Kanre Rong dengan Dugaan Penipuan dan Penggelapan ke Polisi

Tak hanya kalangan pegiat anti korupsi, sejumlah kalangan akademisi di Kota Makassar turut memberikan apresiasi terhadap upaya penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Makassar yang bertindak cepat dalam menindaki adanya peristiwa dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan kuliner Kanre Rong, Makassar.

Salah satunya apresiasi yang muncul dari seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Hasnan Hasbi.

Menurutnya, pengusutan yang dilakukan Kejari Makassar terhadap adanya dugaan pungli di kawasan Kanre Rong Makassar tersebut, merupakan bagian dari respon positif penegak hukum.

Pungli di kawasan Kanre Rong, Kata dia, diasumsikan bahwa pungutan itu tidak memiliki payung hukum yang kuat karena adanya ketentuan Perwali Nomor 29 tahun 2018 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PK 5) Kanre Rong.

Konsederennya di situ, lanjut dia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Kenapa dilakukan penataan di wilayah Karebosi, itu untuk memperindah Kota Makassar. Tapi segelintir oknum diduga melakukan pungli yang tidak merujuk pada aturan resmi. Kalau merujuk Perwali, jelas bahwa setiap kios di Kanre Rong tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan bahkan tidak dapat dipindahtangankan,” kata Hasnan, Selasa (13/10/2020).

Tak hanya itu, dalam Perwali Nomor 29 tahun 2018 juga mengatakan bahwa lapak kios yang ada di kawasan Kanre Rong diperuntukkan bagi pedagang yang direlokasi dari tiga Kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi praktik sewa-menyewa atau dijual.

“Ini jelas pungli. Sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan norma yang berlaku dalam Perwali, maka sah-sah saja ketika aparat menyelidiki adanya dugaan pungli tersebut,” jelas Hasnan.

Namun, dari sisi perlindungan hukum, kata dia, pedagang yang terlibat jual beli kios lapak dengan oknum dinas terkait secara hukum dianggap tidak sah karena sesuatu yang diperjualbelikan tidak sah secara hukum hingga tak ada legitimasi yang menyatakan objek yang diperjanjikan itu masuk dalam kategori kausa-kausa yang halal.

“Jika dugaan punglinya diproses ditindak pidana korupsi, maka pedagang akan dianggap hilang haknya untuk keberatan karena yang diperjualbelikan itu tidak sah secara hukum,” ujar Hasnan.

Dalam KUH Perdata pasal 1320, kata dia, dijelaskan syarat sahnya perjanjian adalah adanya kausa-kausa yang halal untuk diperjualbelikan. Sementara kios yang diperjualbelikan itu bukan sesuatu yang sah secara hukum perdata.

“Sehingga proses hukum pidana merupakan bentuk apresiasi penegak hukum untuk menindak semua oknum yang menggunakan jabatan untuk memeras pedagang kecil,” Hasnan memaparkan.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan pungli tersebut dapat menempuh jalur hukum atau pedagang yang merasa ditipu oknum tertentu dapat melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian dengan dugaan tindak pidana umum berupa dugaan penipuan dan penggelapan.

“Contoh misal ada pedagang yang dijanjikan kios oleh oknum tertentu, namun sampai saat ini tidak ada ditempati padahal sudah transaksi. Itu tempat tidak bisa disewakan apalagi diperjualbelikan. Itu bisa dilaporkan dengan dugaan penipuan dan penggelapan,” ucap Hasnan.

Penipuan dan penggelapan, kata dia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pasal 332 sampai 378.

“Nah nanti akan dilihat di situ. Sejauh mana persoalannya. Apakah pidana korupsi masuk atau tidak? karena ketentuan azasnya pasti yang lebih spesialis,” ujar Hasnan.

Ia mengatakan dalam kasus Kanre Rong diperlukan upaya penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Diantaranya mendalami sejauh mana peran dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM untuk mencegah atau justru mereka lalai sehingga terjadi dugaan pungli yang dimaksud.

“Karena tidak menutup kemungkinan kejahatan dilakukan secara bersama-sama atau kelompok atau dalam bahasa hukum dia lakukan mens reanya itu tidak sendiri tapi bersama-sama melakukan kejahatan,” Hasnan menandaskan. (*)

Pos terkait