Legislator Makassar Pertanyakan Ada Apa Kepala UPTD Kanre Rong Belum Dicopot

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Legislator Makassar asal fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hamzah Hamid mempertanyakan sikap Kepala Dinas Perdagangan dan UMK Kota Makassar, Evy Aprilianti yang belum memberikan tindakan tegas Kepala UPTD Kanre Rong sebagai bawahannya yang diduga terlibat kasus dugaan pungli penyewaan lapak Kanre Rong Karebosi.

Hamzah mengatakan, kalau sudah menjadi sorotan sejumlah pihak apalagi sudah berproses hukum namun belum juga dicopot maka perlu dipertanyakan ada apa dengan atasannya.

Bacaan Lainnya

“Kalau sampai sekarang Kadis belum copot pengelola berarti patut dipertanyakan ada apa,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar itu via telepon, Kamis (15/10/2020).

Ia juga menyayangkan sikap Kadis Koperasi dan UKM Makassar yang sampai sekarang masih mempertahankan keberadaan Kepala Pengelola Kanre Rong sementara sudah ada rekomendasi pencopotan dari Dewan dan juga dalam proses penanganan hukum.

“Saya coba cari tahu dulu ke teman-teman Komisi yang membawahi ini. Jika betul ada rekomendasi namun diabaikan maka kita akan panggi kembali Kadisnya. Seharusnya memang pengelola dicopot saja agar kejadian dugaan pungli tidak berulang. Kami akan tegur Kadis jika belum juga mencopot pengelolanya,” jelas Hamzah.

Alasan pencopotan Kepala Pengelola Kanre Rong, diakui Hamid cukup beralasan. Selain mengantisipasi agar kejadian tidak berulang dan sebagai tindak lanjut dari temuan Inspektorat, juga memudahkan untuk menghadapi proses hukum yang sementara berjalan di tingkat Kejari Makassar.

“Kalau masih dibiarkan tetap pada posisinya, maka sangat memungkinkan peristiwa yang dimaksud itu berulang. Karena mata rantai masih bersambung. Kita akan pantau juga kemungkinan diam-diam masih ada transaksi sewa-menyewa di lapangan. Jika itu nantinya kami temukan, maka Kadisnya juga kami minta dicopot sekalian,” tegas Hamzah.

Hamzah juga menegaskan tindakan pengelola tidak bisa ditoleransi apalagi ini soal pungli. Kalau belum dicopot menurut Hamzah berarti ada pembiaran.

“Kalau ada pembiaran berarti sama-sama memberi kesempatan. Jadi sama saja kadis memberi kesempatan melakukan pungli,” kata Hamzah.

Dia juga mengatakan kalau pengangkatan kepala UPTD itu, SK Walikota tapi bisa jadi usulan kepala dinas untuk menghentikan kepala UPTD. (*)

Pos terkait