Eksplorasi Tanah Gila-Gilaan di Nipa-Nipa Manggala Diduga Ada Pembiaran Pemerintah

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kegiatan eksplorasi tanah di daerah Nipa-Nipa, Manggala Makassar tepatnya di depan Kampus STIBA Makassar terus terjadi.

Anehnya, kegiatan melanggar aturan tersebut tampak dibiarkan berjalan terus menerus hingga diperkirakan sudah berjalan sebulan lebih.

Bacaan Lainnya

“Jadi modusnya pemerataan tanah. Namun yang terjadi aktivitas eksplorasi tanah yang berlebihan tanpa mengantongi izin eksplorasi dari OPD yang terkait dan hasil eksplorasinya tersebut dijual ke sejumlah pengusaha penimbunan. Ini kan jelas merugikan perekonomian negara utamanya,” kata Jamaluddin, Pimpinan DPP Lembaga Patriot Bina Bangsa (LPBB) Indonesia Sulsel kepada sejumlah wartawan, Jumat (16/10/2020).

Ia menegaskan pihaknya tak ada urusan dengan status sengketa kepemilikan lahan yang dimaksud. Namun, lebih dari itu ada kepentingan negara yang perlu diselamatkan yakni pendapatan negara yang bersumber dari pengurusan izin penerbitan eksplorasi tanah alias izin penambangan galian C di atas lahan yang dimaksud.

“Kegiatan eksplorasi tanah itu harus berizin bukan seenak perut melakukan eksplorasi tanpa mengantongi izin. Disitulah pendapatan negara. Jelas ini unsur tindak pidana korupsi. Ada unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan karena terjadi pembiaran oleh pihak-pihak yang berwenang,” kata Jamaluddin.

Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, tentunya tak lepas dari adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

Penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dimaksud, lanjut dia, berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan yang terbagi dalam kategori sengaja sebagai niat atau maksud, sengaja sebagai insyaf kemungkinan kepastian dan mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan sehingga menghendaki terjadinya tindak pidana.

Selain unsur kesengajaan, kata Jamaluddin, penyalahgunaan kewenangan dan jabatan juga bisa disebabkan karena unsur kelalaian (culpa lata) sehingga terjadi perbuatan tindak pidana.

“Nah dalam kebijakan penambangan (eksplorasi tanah) yang dimaksud, tentunya berkaitan dengan zona atau area penambangan itu sendiri. Maka, pemerintah setempat harus mengetahui masalah atau kegiatan aktivitas di wilayahnya atau lokasi beroperasinya penambangan tersebut,” jelas Jamaluddin.

Berkaitan dengan masalah penambangan galian C khususnya yang ilegal di Nipa-Nipa misalnya, jika prakteknya sudah terjadi dalam waktu yang begitu lama, maka sangat irasional atau tidak masuk akal ketidaktahuan Pemerintah Kota dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar.

Sekalipun, kata Jamaluddin, kewenangan penerbitan izin penambangan yang ada, itu melekat pada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel.

“Tapi karena zona area penambangan itu ada pada pemerintah setempat dalam hal ini Pemkot Makassar, maka setidak-tidaknya keberadaan lokasi itu diketahui oleh Pemkot Makassar,” urai Jamaluddin.

Ia mengatakan persoalan dengan praktek kegiatan ilegal tambang galian C yang begitu lama beroperasi di daerah Nipa-Nipa, dapat dipastikan bukan lagi berpotensi. Akan tetapi realitasnya sudah terjadi kerugian negara dan tentunya unsur kerugian negara tersebut, berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.

“Jadi tidak sekedar pemberian sanksi yang sifatnya administrasi, penutupan atau sebagainya. Karena ada kerugian uang negara, tinggal kita melihat dari subtansi unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan dan tata kelola penambangan itu,” ucap Jamaluddin.

“Apakah memang memenuhi unsur sengaja ada perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan kewenangan ada, apakah ada kerugian keuangan negara disitu atau ekonomi negara dirugikan,” lanjut Jamaluddin.

Tapi praktisnya, menurut Jamaluddin, dengan adanya penambangan ilegal galian C yang begitu lama, tentunya tak terlepas dari adanya keuntungan.

“Kegiatan penambangan berarti ada pemanfaatan yang didapatkan, yaitu soal keuntungan. Maka kalau ada keuntungan dan keuntungan itu ilegal, berarti sudah pasti ada bentuk kerugian negara dan harus diproses secara hukum,” Jamaluddin menandaskan. (*)

Pos terkait