Pasangan Cabup MTH-Budiman Terancam Pidana, Bawaslu Temukan Fakta Baru ?

  • Whatsapp

RAKYAT NEWS, LUWU TIMUR || Sengketa Pilkada terkait pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu calon Bupati kabupaten Luwu Timur dengan terlapor H. M. Thorig Husler masih terus bergulir di Bawaslu Lutim.

Setelah mendalami laporan awal yang dilayangkan tim kuasa hukum Ibas-Rio, Bawaslu Lutim langsung melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan pelanggaran.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana yang diungkapkan anggota Bawaslu Lutim, Zainal Arifin di ruang media center kantor Bawaslu yang mengatakan bahwa temuan yang dimaksud menyangkut pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jumat, (16/10/2020).

Seperti diketahui, dimana UU nomor 10 Tahun 2016, pasal 71 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur larangan melakukan mutasi dalam jangka enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Bawaslu Luwu Timur telah menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut diantaranya Sekda Lutim, Bahri Suli, kepala BKPSDM, Kamal Rasyid dan Irwan Bachri Syam. Dan sementara masih menunggu keterangan saksi lainnya yakni kepala DPMD Lutim, Halsen.

“Setelah melakukan penelusuran, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon Bupati, sejumlah saksi telah kami hadirkan untuk memberikan keterangan diantaranya Sekda Lutim, Bahri Suli, Kepala BKPSDM Kamal Rasyid, dan Irwan Bachri Syam. Selain itu kami masih menunggu kehadiran saksi lainnya yakni kepala DPMD, Halsen,” ungkap Zainal Arifin.

Saat ditanya tentang kaitan Husler dalam persoalan tersebut, Zainal menjelaskan bahwa pada saat itu Husler masih menjabat sebagai Bupati. Sehingga persoalan itu masuk dalam tahap klarifikasi dari sejumlah pihak, dan setelah dirangkum maka selanjutnya akan dibahas disentral Gakumdu.

“Kalau sudah masuk dalam sentral Gakumdu memungkinkan persoalan ini akan berujung ke Pengadilan, namun pada proses sentral Gakumdu nantinya, ada tiga tahap pembahasan. Setelah ketiga pembahasan itu rampung dan dinyatakan ada unsur pidananya maka akan diteruskan ke Pengadilan.” Terang Zainal.

Pos terkait