MAKASSAR – Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bahwa dalam melakukan impor LPG dibutuhkan dana setidaknya Rp 80 Triliun yang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini membuat Jokowi Geram.

Baca Juga : Putri Nurul Arifin Meninggal Dunia, Berikut Kronologinya

Selain biaya impor, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi untuk masyarakat yang nominalnya mencapai Rp 6-7 triliun. Padahal dengan tersedianya Dimetil Eter (DME) yang bersumber dari batu bara dapat menjadi alternatif untuk menghentikan Indonesia dari belenggu impor LPG ini.

“Apakah ini kita mau terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME,” tegasnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (25/1/2022).

Dengan pemanfaatan batu bara menjadi DME melalui hilirisasi, membuat uang Rp 60-70 triliun itu bisa dikurangi susidinya dari APBN.

“Kalau semua LPG nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp 60-70 Triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar,”

Menteri Investasi / Kepala BPKM, Bahlil Lahadia melaporkan, bahwa dengan adanya proyek hilirisasi mampu membuka 70 ribu lapangan pekerjaan.

“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya 2-3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus,” paparnya, dilansir kompas.com.

Jokowi mengatakan bahwa perampungan proyek ini dapat berjalan sesuai rencana yakni 30 bulan, sehingga Indonesia bisa segera bebas dari belenggu impor LPG.

“Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan, jangan ada mundur-mundur lagi,” ujarnya.