MAKASSAR – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan gerak cepat jalankan program Pendampingan Pengelolaan Keuangan terhadap Pemerintah Daerah.  Mengawali tahun 2022 ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, sambangi Pemkab Bulukumba.

Baca juga : Canangkan Vaksinasi Siswa, Kapolda Sulsel Kunker di Bulukumba

Rombongan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan disambut oleh Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, beserta jajaran perangkat daerah Pemkab Bulukumba di ruang rapat Kantor Bupati Bulukumba.

Dalam kesempatannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas usaha Kanwil DJPb Sulsel yang turut serta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemkab Bulukumba melalui pendampingan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Sementara, dikesempatan yang sama Syaiful, yang melakukan kunjungan menyampaikan maksud pendampingan ini bertujuan untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan sesuai yang diharapkan BPK.

“Karena itu, dibutuhkan komitmen Pemkab Bulukumba dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sehingga Pemkab Bulukumba dapat meraih kembali opini tertinggi WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021,” ungkap Syaiful.

Syaiful menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan terdapat akselerasi dan persamaan persepsi dari para pemangku kebijakan dan pihak utama yang terkait dalam pengelolaan keuangan Pemda. Hal ini esensial agar tidak terdapat misinterpretasi dalam pelaksanaan APBD sehingga tercapai pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan Kanwil DJPb Provinsi Sulsel secara kontinu melaksanakan program pendampingan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda dalam peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan sehingga Pemda memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola APBD.

Selain hal tersebut, Syaiful juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan dana DAK Fisik dan Dana Desa di tahun 2021 dan mengharapkan agar di tahun anggaran 2022 pencairan dananya dapat dimaksimalkan oleh Pemkab Bulukumba untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal APBD.