SELAYAR – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif, S.H., beraudience ke Kantor Badan SAR (Pencarian dan Pertolongan) Nasional dan diterima langsung Kepala Badan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Hendri Alfiandi di ruang Kerjanya, Kamis (20/05/2021) pagi.

Dalam kesempatan langka itu, Wabup Saiful Arif yang didampingi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Djunaidi mengajukan  Proposal Permohonan Peningkatan Status Kelembagaan SAR (Pencarian dan Pertolongan) Selayar dari Pos ke Kantor.

Alasannya, Selayar terdiri dari 11 Kecamatan (6 di daratan besar dan 5 tersebar di pulau pulau kecil) dengan jumlah pulau 130 pulau. Kondisi ini menyebabkan tingginya frekwensi mobilitas dan arus barang, penumpang maupun transaksi jasa melalui laut yang mengakibatkan potensi terjadinya kecelakaan laut relatif tinggi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan SAR Selayar belum bisa memberikan pelayanan maksimal karena terbatasnya anggaran, personil mapun armada dan  peralatan, sepanjang status kelembagaan SAR Selayar masih setingkat Pos.

Ka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Hendri Alfiandi sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemda Kep. Selayar. Harapan ini akan dipenuhi oleh Badan Nasional yg dipimpinnya, namun masih butuh waktu, terkait dengan anggaran dan komunikasi dengan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Kami memaklumi kondisi Selayar, namun kita perlu bersabar untuj melewati proses dan prosedur yang ada. Karena itu, Ka Badan Nasional Hendri Alfiandi memberikan beberapa petunjuk kepada Ka Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makssar, Djunaidi yang mendampingi Wabup Selayar.

Djunaidi langsung mengiayakan petunjuk Ka. Badan Nasional dengan menyatakan Siap. Salah satu di antaranya, akan menempatkan kapal operasonal di Selayar, setelah melakukan perbaikan seperlunya, sambil menunggu proses peningkatan status SAR Selayar.

Tim Redaksi

Rekomendasi

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, enggan untuk menanggapi terkait dirinya diminta untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemeriksaan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono dihentikan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membentuk tim yang terdiri dari olri, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Direktorat
RAKYAT NEWS, JAKARTA — Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai langkah yang diambil Polda Metro Jaya yang menghentikan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Membawa semangat Ramadan, PLN Icon Plus menggelar kegiatan Serbu Cluster ICONNET di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan Ganjar-Mahfud seharusya dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan Ganjar-Mahfud yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai dalil Anies-Muhaimin (AMIN) yang menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) menyoroti pengerahan bantuan sosial (bansos) dan politik ‘gentong babi’ atau
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan. Hal