JAKARTA – APBN dinilai efektif dalam memitigasi dampak pandemi covid-19. Tingkat kemiskinan, ketimpangan & pengangguran berhasil ditekan pada tahun 2021.

Hal ini diindikasikan oleh
Perkembangan IPM Sulsel cukup progresif mencapai 72,24. Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi Belanja Pemerintah pada Fungsi Kesehatan, Pendidikan, dan berbagai skema bantuan Klaster Perlindungan Sosial PEN. Rasio Gini masyarakat Sulsel pada September 2021 turun ke angka
0,377. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan besar.

Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan Sulsel turun 46 basis poin (yoy) menjadi
8,53%. BLT DD diharapkan mampu menurunkan tingkat kemisikinan perdesaan. TPT Sulsel pada Agustus 2021 berhasil ditekan ke angka 5,72%, semakin mendekati angka pra pandemi.

Selain Pertanian dan Perdagangan, Sektor Konstruksi juga menjadi sektor yang paling besar menyerap tenaga
kerja, seiring dengan program padat karya di beberapa K/L dalam rangka PEN.

Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Syaiful, menyampaikan bahwa di bulan Maret 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik dimana belanja negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Belanja Negara terealisasi sebesar Rp9,83 Triliun atau 20,18% dari pagu senilai Rp48,72 Triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,79 Triliun atau
14,51% dari pagu sebesar Rp19,22 Triliun, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp7,04 Triliun atau 23,87% dari pagu senilai Rp29,49 Triliun.

Salah satu kebijakannya adalah
peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI.