JAKARTA – Pada tahun 2022, program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menjadi yang terakhir setelah berjalan selama tiga tahun dan memakan biaya sebesar Rp 1.895,5 triliun, hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Baca Juga : Wabup Kepulauan Selayar Launching Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs

 

Ia menuturkan ucapan terima kasih terhadap Banggar atas nama pemerintah yang telah menyepakati Covid dihentikan tahun ini.

“Saya terima kasih kepada Banggar atas nama pemerintah yang telah menyetujui COVID-nya kita hentikan tahun ini insya Allah,” kata Airlangga dilansir dari Detik.

Lanjutnya, KPC-PEN akan dihentikan pada 2023 dan dilanjut dengan GCRG sehingga dapat membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis.

“2023 KPC-PEN berhenti dan dilanjutkan dengan GCRG. Jadi ini membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis energi, krisis pangan dan krisis utang,” jelasnya.

Lebih Lanjut, Indonesia dinilai berpengalaman dalam menangani krisis ekonomi, baik yang terjadi di 1998 maupun 2008. Untuk itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipercaya sebagai salah satu pemimpin dunia yang menjadi anggota GCRG.

“Jadi salah satu adalah suspensi daripada utang-utang negara ketiga, negara Indonesia dianggap berpengalaman dalam penanganan IMF 1998 dan 2008 yang lalu,” jelasnya.

Champion Group tersebut dipimpin oleh Sekjen PBB dan bertujuan untuk mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi dan keuangan global.

Selain Presiden Jokowi, Sekjen PBB juga mempercayai lima pemimpin dunia lainnya sebagai anggota Champion Group yaitu, Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh.

Airlangga menjelaskan situasi perekonomian ke depan tidak semakin mudah setelah menghadapi pandemi COVID-19. Tantangan itu disebut 5C.