JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah membeberkan bahwa pemerintah seharusnya menanggung 100 persen keuangan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) sebab jika tidak dilakukan hal demikian, partai politik nanti bisa saja ditunggangi oleh oknum.

Baca Juga : KPU Enrekang Gelar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024: Hindari Politik Uang

Fahri mengatakan bahwa jika pembiayaan dilakukan oleh tiap individu, maka kandidat yang terpilih nantinya merasa harus balik modal atau para pemodal yang membiayai ingin supaya anggaran yang dikeluarkannya kembali.

“Kalau dia sudah menganggap ini adalah biaya pribadi dia, maka yang terjadi berikutnya adalah dia mengatakan sekarang harus balik modal. Atau bohir-bohir [pemodal] yang membayar dia lalu kemudian ingin modalnya supaya dibalikin,” papar Fahri dilansir dari  CNN Indonesia.

Baca Juga:
Bahlil Berpesan Siapapun yang Memimpin Indonesia Wajib Lanjutkan IKN
DPR akan Tindaklanjuti Usulan untuk Revisi UU Desa
Asosiasi Pemerintah Tuntut DPR Segera Sahkan RUU Desa

Lanjutnya, dampak dari fenomena politik itu dinilai Fahri berpotensi untuk menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat.

“Ini yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata kita,” tuturnya.