Pemilu 2024, Nevi Zuairina: Sebaiknya Pimpinan BUMN Tak Terlibat Politik Praktis

Pemilu 2024, Nevi Zuairina: Sebaiknya Pimpinan BUMN Tak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mendorong agar Pimpinan BUMN tak terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2024.

“Subsidi mengeruk APBN menggoyahkan keuangan negara yang semestinya BUMN mampu menjadi market leader, bukan swasta yang orientasinya murni mengambil untung maksimal. sebagai contoh, minyak goreng, bila BUMN sebagai penguasa dari hulu hingga hilir, tentu kejadian saat ini tentang minyak goreng tidak akan terjadi”, urai Nevi.

Menurutnya, tidak terlibatnya pimpinan BUMN mulai dari Menteri, Direksi, dan Manajemen Tingkat Menengah agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

Baca Juga : DPP Partai Berkarya Perkuat Struktur Jelang Pemilu 2024

Politisi dari Fraksi PKS ini, dengan tidak terlibat pada kontestasi politik, pimpinan BUMN dapat berkontribusi terhadap penetrasi pasar berbagai komoditas yang serba fluktuatif.

“Kami FPKS memperjuangkan agar pimpinan BUMN tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Daerah, pimpinan pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan juga Badan Layanan Umum (BLU) agar tidak terjadi konflik kepentingan”, ungkap Nevi.

Dia menjelaskan, saat ini Draft RUU BUMN telah masuk di Badan Legislasi dengan beberapa masukan penting. Salah satunya tanggung jawab direksi ketika BUMN merugi.

“Kita semua rakyat Indonesia melihat, ada perusahaan negara yang cukup raksasa, secara logika tingkat kerugiannya kecil. Namun, sering menyatakan kerugian seperti pada BUMN Energi maupun Transportasi,” jelasnya.

Nevi mendukung regulasi yang mendukung BUMN agar lebih permanen masuk dalam ketentuan Undang-Undang. Tidak sekedar Peraturan Pemerintah.

“Pergantian kepemimpinan negara akan memungkinkan mudah dirombak regulasi ini karena cukup dari pembahasan pemerintah tanpa melibatkan DPR di kemudian hari. Terutama pada konflik kepentingan politik, regulasi ini mesti ketat karena pimpinan BUMN merupakan representasi negara yang menguasai kekayaan alam negara. Untuk itu, semua regulasi tentang BUMN mesti memberi ketentuan agar Pimpinan BUMN menjauh dari kontestasi politik,” tutup Nevi Zuairina.

Nonton Juga

Rakyat News
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS