JAKARTA – Aksi unjuk rasa dihadapan DPRD Sulawesi Selatan, Makassar dilancarkan oleh puluhan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Perintis Cabang Makassar yang menyuarakan untuk menolak kebijakan mengenai pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui aplikasi MyPertamina.

 Baca Juga : Rappocini Berakhlak, Lurah Gunungsari : Wadah Silaturrahmi dan Menimba Ilmu Agama

Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban dan melakukan blokade jalan dengan melakukan penyanderaan truk tangki solar.

Massa aksi tersebut memaksa untuk bertemu dengan pihak dari dewan Sulsel, namun hal itu tidak tercapai lantara seluruh anggota dewan hari ini masih berada di luar Makassar.

Tak kunjung ditemui anggota dewan, mahasiswa melakukan perusakan pada bagian pintu pagar besi DPRD Sulsel dengan menggunakan batu dan berusaha memanjat pintu pagar setinggi empat meter.

Ketua Bidang PTKP HMI Korkom Perintis Cabang Makassar, Marlin Wijaya mengatakan bahwa mereka menolak kehadiran aplikasi tersebut karena tidak adanya keadilan dalam strata sosial.

“Kamu menolak kehadiran MyPertamina di Kota Makassar, karena tidak ada keadilan dalam strata sosial,” jelasnya dilansir dari CNNIndonesia.com.

Mahasiswa menilai hadirnya aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM sangat melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

 

Lanjutnya, penggunaan alat komunikasi berupa HP pada area SPBU sangat beresiko untuk keselamatan kerja karyawan dan masyarakat serta kebijakan tersebut dianggap menyulitkan.

“Penggunaan handphone di SPBU sangat berbahaya terjadinya kecelakaan kerja, termasuk para pekerja dan masyarakat. Bahkan, pembelian bensin melalui aplikasi juga sangat menyulitkan masyarakat,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa penolakan mahasiswa pun berakhir meski tanpa bertemu anggota dewan Sulsel. Namun, mereka mengancam akan kembali berunjukrasa dengan membawa massa yang lebih besar.