JAKARTA – Parlemen Rusia kini tengah melakukan upaya untuk merumuskan undang-undang untuk melarang segala propaganda LGBT mulai dari media, media sosial, hingga film bagi semua kalangan usia.

Baca Juga : H&M Minggat dari Wilayah Konflik Rusia

ketua komite, Alexander Khinshtein mengatakan bahwa ia mendukung penuh Ketua Parlemen, Vyacheslav Volodin untuk melarang propaganda.

“Saya sepenuhnya mendukung sikap [Ketua Parlemen] Vyacheslav Volodin yang melarang propaganda nilai-nilai non-tradisional. Sebelumnya, komite Duma Negara tentang kebijakan informasi telah mulai mengerjakan inisiatif terkait,” jelasnya dilansir dari CNNIndonesia.com.

 

Lanjutnya, mereka mengusulkan secara umum untuk sosialisasikan larangan propaganda tersebut.

“Kami mengusulkan, secara umum, untuk memperkenalkan larangan propaganda semacam itu tanpa memandang usia penonton (offline, di outlet media, di Internet, di sepanjang jejaring sosial serta di bioskop online),” tambahnya.

Komite parlemen juga mengusulkan memperkenalkan tanggung jawab administratif bagi setiap pelanggaran terkait propaganda semacam itu. Salah satunya dengan memperluas Pasal 6.21 KUHP yang saat ini hanya menetapkan hukuman dan sanksi bagi pihak yang menyebarkan propaganda LGBT di antara anak di bawah umur.

Selain soal LGBT, parlemen Rusia juga tengah menyusun UU yang nantinya memberikan hukuman dan tanggung jawab yang lebih besar serta ketat lagi bagi para pelaku dan penyebar propaganda pedofilia

Seorang Politikus, Khinshten, menilai bahwa propaganda saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran terhadap anak-anak, namun informasi lain juga dibutuhkan.

“untuk melarang penyebaran di antara anak-anak tidak hanya propaganda, tetapi informasi lain yang menampilkan hubungan seksual non-tradisional atau penyimpangan,” ujarnya.

Tambahnya, ia siap mengadakan diskusi terbuka selama musim gugur, ide tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Selama sesi musim gugur kami siap untuk mengadakan diskusi terbuka. […] Sebelumnya, inisiatif ini telah dikoordinasikan dengan pengawas media dan Kementerian Teknologi Digital, Komunikasi dan Media Massa,” kata politikus itu.