MAKASSAR – 24 Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), tandatangani dukungan untuk tingkatkan kuantitas dan kualitas elektronfikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) saat high level meeting ‘Monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel, selasa (8/2/2022), di Hotel Claro Makassar.

Baca juga : Gubernur Sulsel Hadiri Jamuan Makan Malam Presiden Singapura.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman secara virtual dari Singapura usai bertemu Menteri Pengembangan Nasional sekaligus Plt Menteri Integrasi Layanan Sosial, Desmond Lee.

Sudirman mengatakan, ETPD diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama presidensi G20 Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden RI yang mengerucut pada 3 bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi. TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian, antara lain, sudah 92 persen (23 dari 25) Pemda di Sulawesi Selatan yang sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD,” ucapnya.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital.

“Saat ini, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara massif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional,” ungkapnya.

Pemerintah meminta Kepala Daerah beralih ke transaksi nontunai karena lebih mudah dan transparan sehingga dapat meningkatkan PAD.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Causa Iman Karana, dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen. Peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya, jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.