JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk meninjau kondisi pencegahan dan pembangunan infrastruktur banjir. Tim dibagi menjadi 4 daerah yaitu, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan momen tersebut, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Indra Maulana Syamsul Arief mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, melakukan monitoring dan evaluasi di kota Depok.

Indra menekankan perlu kolaborasi dari berbagai sektor untuk dapat menyelasaikan permasalahan banjir di daerah Jabodetabek-Punjur serta harus memperhatikan dampak dari persampahan terhadap kondisi sungai yang terdampak banjir.

Selain itu, pentingnya komitmen daerah dalam melakukan upaya mitigasi dengan merelokasi warga terkait dengan bencana dengan dasar PP 2/2018 tentang SPM, khususnya bidang perumahan. “Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan pengendalian dan penanggulangan banjir,” tegas Indra dalam kunjungannya ke kantor Bappeda Kota Depok pada awal pekan ini, Senin (08/08/2022).

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Depok Yani Lestari, menyampaikan permasalahan Kali Pesanggrahan yang setiap tahunnya terjadi banjir.

“Pemerintah Kota Depok akan melaksanakan kajian komprehensif dengan alokasi anggaran sekitar 400 juta rupiah yang nantinya akan menjadi indikasi program dan kegiatan untuk penanganan banjir yang terus menerus. Selain itu, kami dari Pemkot Depok memohon bantuan terkait dengan kajian Kali Pesanggrahan menjadi sumber air baku karena minimnya sumber air bersih,” jelas Yani.

Menuju kunjungan lapangan ke Kali Pesanggrahan yang berdekatan dengan TPA Cipayung, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kota Depok Doddy Sadikin menyatakan di Kali Pesanggrahan terjadi tidak hanya longsor tanah yang berdampak, tetapi ada longsoroan dari TPA Cipayung yang mencemari kali.