Jakarta – Pemerintah yang cenderung pragmatis dalam menyelesaikan masalah konflik lahan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), menuai kritikan pedas dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Baca Juga Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Turun Level PPKM

Ia mengatakan, pemerintah lupa akan substansi konstitusi sehingga sikapnya lebih cenderung mengutamakan peningkatan ekonomi ketimbang penyelesaian masalah agraria yang dikehendaki UUD 1945.

“Yang penting ekonomi tinggi dulu, yang penting angka pengangguran rendah. Akhirnya yang terjadi terlalu lupa terhadap substansi konstitusi. Lupa terhadap konstitusi ini karena tidak tahu solusinya apa,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (13/9/2021).

Lanjutnya, Ia menilai, ketidakberdayaan ekonomi nasional terhadap pasar global membuat penegakan UUPA tidak berjalan optimal.

“Ketidakberdayaan itu menyangkut sikap pragmatis pemerintah. Pemerintahan siapapun hari ini pasti akan tunduk kepada kekuatan ekonomi pasar karena ketidakberdayaan ekonomi nasional,” katanya.

Pemerintah harus membuat langkah-langkah yang tepat dan memiliki daya tawar kuat sehingga perekonomian domestik tidak terlalu bergantung terhadap pasar global.

“Misalnya politik kesejahteraan menjadi prioritas, politik lingkungan hidup, politik ekonomi mandiri. Solusi-solusi seperti itu yang harus kita persiapkan jika ingin pada era yang mendatang taat kepada konstitusi,” tutupnya.