JENEPONTO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto melakukan kunjungan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jeneponto terkait Pengawasan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang bertempat di Ruang Panrannuangta KPU Kabupaten Jeneponto, Kamis (11/8/2022).

Dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Saiful, S.H.,M.H, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan koordinasi Bawaslu Jeneponto ini adalah ingin mendengar langsung bagaimana persiapan KPU Jeneponto dan beberapa hal lain sebelum dilaksanakan pengawasan tahapan verifikasi calon peserta pemilu oleh Bawaslu Jeneponto, dengan harapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Tahapan verifikasi admintrasi dan verifikasi faktual partai politik pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pekan depan saya kira tahapan ini sebagai momentum bagi penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Jeneponto) untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan (trust) baik dari partai politik maupun publik sehingga ditahapan ini kita harus memperlihatkan kinerja yang baik, dan paling tidak lebih awal harus terbangun sinergi antara KPU dan Bawaslu,” jelas Saiful

Oleh karena itu, lanjut Saiful kunjungan Bawaslu Jeneponto inii ke KPU Kabupaten Jeneponto untuk memastikan sejauh mana kesiapan KPU Jeneponto terutama dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik, adanya kesamaan persepsi atas beberapa isu krusial pada tahapan verifikasi partai politik oleh KPU maupun personil pengawasan Bawaslu pada tahapan ini yang akan ditugaskan di KPU Jeneponto”, kata imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jeneponto Muhammad Alwi menyambut baik kunjungan Bawaslu Jeneponto di Kantor KPU Jeneponto. Apa yang dilakukan Bawaslu dan KPU hari ini sebagai upaya untuk menwujudkan pemilu yang aman, damai, dan nyaman di Kabupaten Jeneponto.

“Beberapa persiapan telah dilakukan oleh KPU Jeneponto, antara lain kami sudah melakukan pembentukan Tim Help Desk di KPU Jeneponto yang tugasnya melakukan verifikasi bentuk-bentuk aduan, laporan maupun konsultasi yang disampaikan oleh partai politik maupun masyarakat, kami juga sudah membentuk tim verifikasi administrasi yang akan bertugas sampai tahapan verifikasi partai politik selesai”, ucap Muhammad Alwi.