RAKYAT.NEWS, MAKASSAR — Sebagai bentuk pengendalian inflasi di Sulsel di tahun 2023, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman membuka dan memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, di Hotel Claro Makassar, pada Selasa (4/4/2023). 

Baca Juga : Bupati Basli Ali Serahkan Bantuan 122,09 Ton Beras

Andi Sudirman mulai dengan menyampaikan instruksi presiden saat berkunjung ke Sulsel baru-baru ini. Agar berupaya meningkatkan produktivitas beras agar hasil produksi dapat melebihi target. Selalu memantau dan jaga ketersediaan pasokan di seluruh kabupaten kota terutama menjelang Lebaran. Serta meningkatkan pasokan minyak goreng (Minyakita) di Sulsel.

Misalnya, untuk beras produksinya aman, hanya saja serapan ke gudang Bulog masih rendah. Masalah produksi di provinsi lain yang kemudian pergi ke Sulsel untuk membeli beras. Oleh karena itu cadangan beras masih harus dijaga.

“Poinnya, bagaimana startegi Bulog dalam menyerap produksi padi itu bisa lebih bersaing. Sehingga stok yang ada bisa memenuhi cadangan yang kita inginkan,” katanya.

Inflasi gabungan lima kota/kabupaten IHK di Sulsel pada Maret 2023 tercatat 5,86 persen secara yoy dan mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,75 persen. Terutama didorong oleh komoditas (yoy) bensin, beras, angkutan udara. Sedangkan bulanan (mtm) termasuk cabai rawit dan ikan layang. Ini dinilai sebagai tren yang berlaku pada saat memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri. 

Untuk beras tingkat konsumen mengalami peningkatan. Namun, secara rata-rata harga beras Sulsel lebih rendah dibandingkan rerata harga Nasional dan Sulampua. Produksi beras Sulsel berlebihan dan distribusikan serta berperan menyediakan beras ke daerah lain. Termasuk komoditas pangan lain seperti cabai dan ikan. Hargai cabai (rawit) milsalnya di Sulsel Rp40 ribu/kg sedangkan di Jawa Rp90 ribu/kg.

“Untuk pengendalian inflasi sendiri harganya relatif stabil dengan kondisi sekarang di Bulan Puasa,” sebutnya.

Adapun Program Unggulan 2023 yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk Pengendalian Inflasi diantaranya; Program Mandiri Benih, Program Urban Farming, peningkatan stok minyak goreng, bersama penggilingan melaksanakan stabilitas harga beras, pemanfaatan platform digital distribusi komoditas pangan, perluas kerjasama antar daerah menjaga supply komoditas, pelaksanaan pasar murah, sidak pasar serta perluasan program SIPEPPA melalui kerjasama Bulog dengan toko ritel.

“Kita ada program unggulan 2023 untuk pengendalian inflasi. Itu ada di hulu, antara dan hilir,” ucapnya.

“Juga melanjutkan gerakan pekarangan pangan Lestari dan penanaman pangan 

secara mandiri.  Termasuk kepada ASN dan non-ASN yang ada di Provinsi,” imbuhnya.

Terdapat enam poin arahan Gubernur diantarnya, (1) Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS, mendukung ketersediaan pasokan beras. (2) Meningkat produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage. (3) DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi. (4). TPIDKab Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota. (5) Melaksanakan KAD intra provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK). Terakhir (6), Satgas Pangan, BI dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.

Hadir Forkopimda Sulsel diantarnya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso; Pangkoopsud II 

Marsda TNI Andi Kustoro; Wakil Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto; Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Causa Iman Karana; anggota TPID Prov. Sulsel; kepala OPD Pemprov Sulsel; Bupati/wali kota dan sekda se-Sulsel.

Serta sebagai nara sumber Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, STP, MP; Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan Perikanan, Berni S.