RAKYAT.NEWS, KALTENG – Tingkat kemerdekaan pers di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dlihat melalui survei yang dilaksanakan pada Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Jumat, 19 Mei 2023.

 

Kegiatan dihadiri Anggota Dewan Pers, Dr Asep Setiawan; Sekretaris IJTI Kalteng, Imam M Mangkunegara; dan Dr Eni Kardiwiyati sebagai moderator diskusi.

Baca Juga:
DPP PKS Anggap RUU DKJ Renggut Hak Demokrasi Warga Jakarta
Mahfud MD: Jangan Golput dengan Alasan Tidak Ada Calon yang Bagus
Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem Tolak RUU DKJ

 

Survei dalam kegiatan ini diikuti responden dari kalangan ahli pers serta tokoh terkait lainnya. Di antaranya, Ketua Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), H Sutransyah; Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalteng, Khairil Supriadi; perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Barat, Syamsudin; perwakilan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Sri Mariati.

 

Turut mengisi kuisinoner survei Mathius Hosang dari Dinas Lingkungan Hidup, H Junaidi dari pengajar Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Dodik Mahendra dari Kejaksaan Tinggi Kalteng, Christian R Yoga dari Setda Kabupaten Kotawarigin Barat, Janang Firman dari WALHI Kalteng, Rusdi dari Kadin Kalteng, Budi Harjono, dan dari PerumDAM Palangka Raya.

 

Selain pengisian kuisioner survei, kegiatan ini juga dirangkai dengan forum diskusiterkait indeks kemerdekaan pers.

Anggota Dewan Pers Dr Asep Setiawan dalam paparannya mengatakan, survei ini dilaksanakan secara rutin untuk mengtahui indeks kemerdekaan pers di suatu daerah. Data-data tersebut kemudian disusun kembali untuk mendapatkan indeks kemerdekaan pers secara nasional.

 

“Kenapa perlu disurvei? Karena ini berhubungan dengan pemerintahan. Berapa persen tingkat kemerdekaan pers itu menunjukkan kinerja pemerintahan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kemerdekaan pers tertekan, berarti ada masalah kinerja pemerintah,” papar Asep.

 

Tokoh pers yang juga pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menambahkan, kondisi kemerdekaan pers selalu berubah dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, survei demikian perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi terkini kemerdekaan pers.