JAKARTA – Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi beserta jajaran, menerima kunjungan KPK-RI yang dipimpin oleh Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi-Stranas PK Zil Irvan bersama dengan tim, Jumat (26/08/22) di Ruang Rapat Prajabhakti Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta Selatan.

Secara umum, kunjungan dimaksud membahas percepatan pencapaian target Stranas-PK, yang secara khusus membahas percepatan pencapaian terkait dengan integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran khususnya dalam hal penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang saling terintegrasi.

Beberapa peserta yang hadir antara lain: Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Pejabat Eselon 2 dan perwakilan Sekretariat dan Direktorat lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Koordinator Harian Stranas PK, Tenaga Ahli Penguatan APIP Stranas PK, Bpk. Fredo, dan Bpk. Bambang.

Saat membuka rapat, Teguh menyambut baik dukungan dari KPK untuk bersama-sama mencermati SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) secara keseluruhan dalam mendukung implementasi Stranas PK di daerah.

Melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang diampu oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang menjadi bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat terkawal dengan baik prosesnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Oleh karena itu, SIPD ke depan sudah seharusnya memiliki visi perencanaan pembangunan yang mulai dari awal perencanaan sampai penetapan termasuk proses penganggaran yang bisnis prosesnya dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Teguh.

Koordinator Harian Stranas PK, Zil Irfan, menyampaikan bahwa berdasarkan kebutuhan saat ini dalam pencapaian target Stranas PK diperlukan percepatan integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis elektronik, dalam hal ini dilakukan melalui SIPD.

“Kemudian, arsistektur yang dikembangkan sebaiknya bermula dari bisnis proses antara pemerintah pusat termasuk daerah dalam audit kinerja dan audit keuangan oleh BPK untuk Stranas PK,” jelas Zil.