MAKASSAR – Ekonom, Dr. Bahtiar Maddatuang SE. M.Si, CPHCM mengapresiasi sikap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar : Industri Kreatif, Kekuatan Ekonomi Baru
“Pandangan sebagai ekonom, saya apresiasi Pak Andi Sudirman dan menurut saya luar biasa dan hal sangat berani yang dilakukan oleh seorang gubernur. Keberanian gubernur ini sangat berdasar,” katanya, Sabtu (10/9/2022).
Langkah ini berdasarkan gagasan untuk kepentingan rakyat sebutnya. Seperti yang diketahui, Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia berakhir pada tahun 2025.
Ia menyebutkan jika lahan tambang dikelola oleh Pemprov Sulsel akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Sulsel. Utamanya, dalam hal kesejahteraan.
“Ini pasti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan saya sangat mengapresiasi dan ini harus didukung oleh Rakyat Sulsel dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat,” harapnya.
Ia menyampaikan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam mensejahterakan rakyat, adalah postur APBD yang lebih besar belanja rutin dibandingkan alokasi belanja untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim. Demikian juga pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Sangat susah jika melihat postur APBD kita, dalam hal ini pembangunan yang mendorong tingkat kesejahteraan rakyat. Karena postur APBD kita lebih besar rutin dibandingkan dengan pembangunan sedangkan kalau kita bicara tentang kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan rakyat yang di daerah,” ujarnya.
Jika pengelolaan ditangani Pemprov akan berdampak pada peningkatan APBD. Pendapatan yang diperoleh bisa mencapai triliunan.
“Bayangkan saja, kalau dikelola Pemprov dan masuk APBD pasti akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Mungkin kita bisa membangun sekolah yang bagus, SMA yang bagus, modal ke UMKM, membangun infrastruktur yang bagus, banyak hal yang bisa dilakukan kalau misalnya pendapatan daerah itu bisa sangat stabil,” paparnya.
“Makanya inisiasi gubernur ini harus didukung full. Bukan hanya masyarakat Sulsel, tetapi pemerintah pusat harus dukung. Karena menurut saya ini langkah berani dan briliant yang dilakukan oleh seorang gubernur,” tambahnya.
Peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan Kesejateraan ini berdampak pada daya beli masyatakat, jika daya beli masyarakat kuat maka kenaikan harga BBM tidak akan berat dirasakan.
“Ini contoh APBD kita sehat, duit banyak dari sumber pendapatan daerah pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera tidak ada urusan mau naik BBM atau tinggi, karena daya beli kuat,” ujarnya.
Sehingga, ia berharap langkah Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh Gubernur lain. Terutama yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
“Dengan melihat cara berpikir gubernur Pak Sudirman ini harusnya diikuti gubernur lain di Indonesia yang punya potensi sumber daya alam yang besar. Kalau saya lihat baru Pak Isran Noor di Kalimantan Timur dan Pak Sudirman di Sulsel, padahal banyak daerah lain seperti Sultra, Sulteng, Papua dan di Sumatera,” ucapnya.
“Saya yakin ini salah satu solusi agar tingkat kesejahteraan kita di masyarakat ini bisa bagus,” pungkasnya.
Baca Juga :PP-KPMP Nilai Pemerintah Tergesa-Gesa Naikkan Harga BBM
