MAKASSAR Sidang Paripurna terkait pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa tetap menolak kenaikan BBM.

Baca JugaFG UMKM Sulsel, Kenaikan BBM Kebijakan Zalim dan Tidak Pro Rakyat

Rapat Paripurna dihadiri langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Staff Ahli Gubernur, APD, Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD Provinsi Sulsel, serta dari beberapa fraksi Partai Politik (Parpol).

Acara tersebut berfungsi agar setiap fraksi dapat mengeluarkan berbagai pendapat dan saran terhadap perubahan APBD Tahun ini.

Baca JugaDi Tengah Kenaikan BBM, Kalla Toyota Gelar Talkshow Tips Hemat BBM

Salah satu perwakilan fraksi PKS mengatakan, bahwa persoalan pengangguran belum teratasi dengan baik.

“Persoalan pengangguran belum teratasi dengan baik,” katanya.

Lanjutnya, ia juga mengatakan, bahwa pihaknya dengan tegas menolak kebijakan baru terkait kenaikan BBM subsidi.

“Oleh karena itu, kami dari fraksi PKS mengatakan dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi,” tegasnya.

Acara Rapat Paripurna berlangsung (17/09) diadakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Disisi lain, perwakilan partai Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, pihaknya sangat berharap bahwa dengan kenaikan BBM berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Berdampak pada seluruh lapisan masyarakat utamanya masyarakat kecil yang lagi terkena dampak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi,” ujarnya.

Baca JugaPasca Kenaikan BBM, Bupati Lutra Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan