RAKYAT.NEWS, DEPOK – Proyek Strategi Nasional (PSN) Kampus Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) masih banyak menyisakan persoalan terhadap warga yang belum dipenuhi hak-haknya.

Presiden Joko Widodo rencanannya akan segera mempertemukan Ahli Waris Pemilik Tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto, dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kasus sengketa tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina kepada sejumlah awak media, Minggu (17/9) di Depok.

“Presiden berjanji akan segera memanggil Menteri ATR/BPN RI dan mempertemukannya dengan ahli waris pemilik tanah Bojong-Bojong Malaka” Kata Silfester. Pernyataan presiden itu disampaikan kepadanya saat dirinya melaporkan permasalahan tanah masyarakar Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut kepada Presiden Jokowi saat acara Rembug Nasional Relawan Militan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Sabtu, 16 September 2023, di Gedung Putih Tio Ma, Bogor.

Menanggapi informasi yang disampaikan Silfester tersebut, Ketua LSM Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah (KRAMAT), Yoyo Effendi, atas nama ahli Waris Pemilik Tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Umum Relawan Militan Solmet tersebut dapat dipercaya sepenuhnya.

Karena saat itu, dirinya sendiri mendengar dan menyaksikan dalam pidato sambutannya pada acara rembug nasional relawan militan Solmet tersebut Silfester secara terbuka melaporkan kasus tanah Bojong-Bojong Malaka tersebut dan meminta Presiden Jokowi berkenan membantu mempercepat proses penyelesaian kasus tanah tersebut dengan memenuhi tuntutan ahli waris pemilik tanah Bojong-Bojong Malaka.

“Saya yakin Presiden Jokowi akan segera memanggil pak menteri dan mempertemukannya dengan kami” kata Yoyo Effendi penuh keyakinan.

Lebih lanjut Yoyo mengatakan bahwa dengan dipertemukannya ahli waris dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI, maka persoalan hukum terkait objek tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) akan segera dapat dituntaskan secepatnya.