RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Ashhiddiqie menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun, hasil putusan Mahkamah Konsitusi bersifat final dan binding (mengikat).

Menurutnya, jika masih ada merasa keberatan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, masih dapat melalui uji materi hal putusan itu.

“Undang-undang itu di uji, bisa saja di kabulkan.Tetapi, pemilu ini sedang berjalan dan berlangsung,” katanya, pada Selasa (7/11/2023).

Oleh karena itu, Jimly mengutarakan Uji materil bisa saja di lakukan pada berikutnya.

“Saya berharap sebagai anak bangsa, mari mempusatkan perhatian suksenya kepada pemilihan umum.Calon Presiden dan Wakil Presidennya sudah jelas, kalau tidak ada yang suka jangan di pilih,” kilasnya.

Sebelumnya, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik, Selasa (7/11/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.