RAKYAT.NEWS, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperingati oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar patuhi peraturan perundang-undangan, menyusul perubahan format debat capres-cawapres peserta Pilpres 2024.

Dalam lima kali debat yang akan berlangsung, KPU mengkonsep capres-cawapres akan selalu hadir bersamaan. Berbeda pada Pemilu 2019 yang digelar secara spesifik meliputi debat capres-cawapres, debat capres, dan debat cawapres.

“Dalam konteks ini upaya pencegahan dilakukan Bawaslu salah satunya adalah mengingatkan KPU mematuhi ketentuan perundang-undangan,” kata anggota Bawaslu, Lolly Suhenty di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Senin (4/12/2023), dikutip dari KOMPAS.com.

Ia mengingatkan, format debat capres dan cawapres hendaknya mengikuti aturan yang berlaku untuk mencegah potensi pelanggaran.

Kalaupun tidak melanggar, KPU perlu menjelaskan secara detail agar publik tidak bertanya-tanya dan menebar isu.

“Pasalnya jelas, penjelasan ayatnya juga jelas, kalau KPU bikin PKPU atau misalnya bikin juknis (petunjuk teknis), maka dia tidak bisa bertentangan atau menyalahi ketentuan di atasnya,” kata Lolly.

“Kebutuhan di bawah itu harus selaras, napasnya harus sama, Undang-undang bunyinya apa. (Kalau) Undang-undang masih agak ambigu, lihat penjelasan pasalnya, lihat penjelasan ayatnya seperti apa. (Kalau) masih membutuhkan penjelasan teknis, maka turunlah PKPU dan juknisnya misalnya,” imbuh dia.

Lebih lanjut ia menyatakan, Bawaslu tengah melihat dinamika yang terjadi belakangan akibat perubahan tersebut, termasuk ketidaksetujuan format debat diubah.

Begitu pun melihat langkah yang akan dilakukan KPU atas keluhan yang muncul tersebut.

“Kami memastikan apakah betul ada perubahan format itu, misalnya dengan berbagai keluhan yang terjadi, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan KPU,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengungkap alasan mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden dari pemilihan presiden (Pilpres) 2019.