RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa mengutak-atik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis berpotensi tidak menyejahterakan guru.

Sebagian besar dana BOS, kata Iman, digunakan untuk gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

“Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ucap Iman, Sabtu (2/3/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Menurutnya, program tersebut tidak berhak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Iman mewanti-wanti kondisi dana BOS dari pemerintah pusat yang selalu turun setiap tahunnya. Ia mencontohkan pada 2022 ke 2023, di mana dana BOS disebut berkurang hingga Rp539 miliar.

Dengan tren dana BOS yang selalu turun, ia menyebut usulan makan siang gratis dibiayai dari pos ini dianggap malah menambah persoalan. Alih-alih menyukseskan makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.

“Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” katanya.