Dari target tersebut, ia melakukan koordinasi dan laporan ke Kemenkeu terkait bantuan yang dibutuhkan.

“Tentunya memang ini butuh proses butuh waktu dan juga butuh dukungan anggaran. Ini juga yang kita koordinasikan dan kita laporkan ke Bu Menkeu,” imbuhnya.

Lalu target ketiga ialah mewujudkan 104 Kota Lengkap di Tanah Air. Adapun Kota Lengkap sendiri merupakan kota yang sertifikasi tanahnya sudah lengkap. AHY mengatakan, hingga saat ini baru ada sekitar 13 Kota Lengkah di Indonesia.

Di samping itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong operasi pemberantasan mafia tanah. Di samping mendorong keadilan rakyat, menurutnya pemberantasan mafia tanah juga bisa menyelamatkan potensi kerugian negara.

Oleh karena itu, ia mendukung agar mafia tanah bisa dituntaskan secara hukum. Pada tahun 2023 lalu setidaknya Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 13 triliun dari cukup banyak kasus.

“2024 dan seterusnya ini pekerjaan besar dan kita tahu kalau urusan dengan mafia tanah ini banyak menyangkut pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kita ingin kembali hadapkan pada hukum dan aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita,” tegasnya.

“Makanya kami berkoordinasi langsung, saya menemui Jaksa Agung, menemui Kapolri, termasuk stakeholder lainnya yang ada di daerah. Jadi ini kerja besar Satgas Anti Mafia Tanah ini bekerja serius di pusat maupun di daerah, termasuk di lapangan,” pungkasnya.