Penulis: Pemerhati transportasi Kota Makassar, Benny Nurdin Yusuf

MAKASSAR – “Jika pemerintah abai atas kebutuhan rakyatnya, jangan salahkan kalau mereka mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya” kalimat ini mungkin pantas disematkan di Pemda Kota Makassar terkait tata kelola transportasi di kota yang berjuluk Kota Dunia.

Memang salah satu ciri kota dunia adalah tatanan transportasi umum (publik transport) aman, selamat, nyaman, ramah lingkungan dan mampu diakses oleh masyarakatnya serta terjangkau. Coba lihat negara maju di eropa dan Asia (contoh Belanda dan Singapura).

Bagaimana di Kota Makassar yang katanya kota dunia? Tentu ironis karena julukannya tidak sepadan dengan kenyataan. Mari kita lihat sejarah angkutan kota di Makassar. Sejak dulu tahun 1980an di Makassar, dikenal dengan angkutan Pete-Pete . Saking populernya, ketika menyebut Kota Makassar maka yang terpatri di pikiran orang yang akan ke Makassar “pete-pete”.

Pete-pete adalah salah satu moda transportasi di Kota Makassar yang hadir pada tahun 80an seiring dengan hadirnya angkutan massal yang dikenal dengan Bus Tingkat atau orang Makassar kenal dengan nama kandang puyuh. Angkutan ini dioperasionalkan oleh Perum DAMRI. Namun seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan kebutuhan transportasi di Kota Makassar dan sekitarnya (Maros dan Gowa), maka pertumbuhan pete-pete jauh lebih pesat ketimbang angkutan massal. Mengapa demikian? Hal ini karena Pemerintah Daerah gagal menata dan mengatur jaringan trayek sesuai ketentuan yang dikenal dengan trayek utama, cabang dan ranting dalam Master Plan Angkutan Umum. Hal ini menjadikan Kota Makassar saat itu dikenal dengan kota pete-pete. Teringat kalimat mendiang mantan Wali Kota Makassar, Malik B. Masri “Kalau kita memandang Jalan Urip Sumoharjo, maka yang terlihat adalah warna biru (Warna pete-pete di Makassar)”.