RAKYAT NEWS, PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menunda pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 250 miliar. Penundaan tersebut dilakukan, karena prioritaskan anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024 mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Palopo Raodhatul Jannah mengatakan pihaknya akan tetap membayar semua utang tersebut, namun Pemkot mendahulukan skala prioritas anggaran Pilwalkot.

“Tetap akan dibayar, kita akan anggarkan di perubahan nanti. Alasannya, ya ada skala prioritas kami dahulukan seperti anggaran Pilwalkot 2024,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Palopo Raodhatul Jannah kepada detikSulsel, Rabu (15/5/2024).

Dia mengatakan pelunasan utang dibayarkan secara bertahap, rencananya pembayaran utang akan kembali difokuskan pada APBD tahun 2025.

“Utang (pelunasannya) bertahap juga, ada nanti dianggarkan di perubahan, ada juga di pokok 2025. Pasti mi fokus 2025 untuk itu (bayar utang),” bebernya.

Dia menyebut utang Pemkot Palopo merupakan proyek infrastruktur fisik yang belum terbayarkan dari pihak ketiga pada tahun 2023 lalu. Namun, dari jumlah tersebut belum pasti, karena perhitungan BPK belum keluar.

“Rata-rata itu utang pihak ketiga, ada beberapa proyek fisik kemarin yang belum terbayar. Jumlah itu (Rp 250 miliar) sebenarnya belum pasti karena perhitungan BPK juga belum keluar. Yang pastinya kalau statusnya utang pasti dibayar,” ujarnya.

Lebih jauh, Raodha mengungkapkan anggaran untuk Pilwalkot Palopo juga cukup besar. Sementara Pemkot Palopo baru melakukan pencairan sebesar 40 persen.

“Total anggaran pilwalkot sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) itu Rp 32 miliar, KPU Rp 23 miliar kalau Bawaslu Rp 8 miliar. Sudah tahap 40% kami cairkan,” katanya.

Raodah mengungkapkan, pencairan anggaran pilwalkot akan dilakukan secara bertahap. Dia pun memastikan, pencairan anggaran 60 persen dana pilwalkot itu akan dilakukan pada bulan Juni nanti.