MAKASSAR – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Pemuda & Mahasiswa Nusantara (GPM NUS) menggelar diskusi interaktif dengan mengangkat topik ‘Pemberantasan Mafia Tanah & Arah Kebijakan Reforma Agraria dalam Pandangan Mahasiswa’, di Cafe 1947, Jakarta Timur, pada Selasa (4/10/2022).

Baca Juga : Semarak HUT Kalla Group ke-70, Hadirkan Kemudahan Bagi Konsumen

Mengawali jalannya diskusi, Kordinator Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, Raja Oloan Rambe menjelaskan modus operandi dalam praktik mafia tanah di berbagai daerah.

“Berdasarkan kajian kami dalam sejumlah praktik kejahatan mafia tanah modus operandinya cukup beragam mulai dari melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak, merekayasa perkara hingga memalsukan kuasa pengurusan hak atas tanah,” katanya.

Raja juga mengapresiasi komitmen dan ketegasan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang menyampaikan akan bergerak cepat untuk memberantas mafia tanah dan tidak segan untuk  memecat serta memproses hukum oknum pejabat BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah.

“Sejak beliau (Pak Hadi Tjahjanto) ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada bulan juni lalu, kami melihat Pak Hadi punya keberanian dan komitmen untuk memberantas mafia tanah bahkan saya baca di salah satu media beliau tidak segan untuk memecat dan memproses hukum oknum yang terlibat, ini tentunya harus kita apresiasi,” pungkasnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, Andika Luis, ia berpandangan bahwa sosok Hadi Tjahjanto merupakan sosok yang loyal terhadap Presiden Jokowi sehingga tentunya Mantan Panglima TNI itu akan bekerja semaksimal mungkin menjalankan arahan Presiden Jokowi.

“Kita semua tahu memberantas praktik mafia tanah ini bukan pekerjaan mudah tapi kita lihat sejak ditunjuk pada bulan juni lalu hingga masuk 100 hari kepemimpinan Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN sudah cukup banyak gebrakan yang dilakukan mulai dari membuka hotline pengaduan hingga penguatan tugas – tugas yang berkaitan dengan pemberantasan praktif mafia tanah”, ucapnya. 

Selanjutnya, Koordinator GPM NUS, Chrismon Wifandy juga mengapresiasi sejumlah inovasi pelayanan yang diluncurkan oleh Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto yang menunjukan keseriusan dalam membenahi aspek pertanahan di Indonesia.

“Dalam catatan saya ada sejumlah inovasi yang diluncurkan Pak Hadi dalam 100 hari kinerja beliau sebagai menteri seperti  program PELATARAN yang dimana di akhir pekan tetap ada pelayanan tanah serta menggandeng Kemenpan RB dan Telkom dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, hal ini juga saya lihat bentuk keseriusan Pak Menteri agar Kementerian ATR/BPN terbuka dan responsif terhadap masukan dan kritik publik”, tegasnya. 

Lalu pembicara selanjutnya, Koordinator Perhimpunan Marhaen Nusantara, M. Andi mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di sisa periode kepemimpinan Presiden Jokowi. 

“Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pak Menteri diantaranya meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum untuk rakyat, penyelesaian konflik agraria di sejumlah daerah dan pemberantasan mafia tanah tanpa pandang bulu, ini tentunya perlu kerja lebih keras dan dukungan dari kita semua mahasiswa dan masyarakat”, ujarnya.

Terakhir, Koordinator Jaringan Muda Merah Putih, Febrianes mendorong Kementerian ATR/BPN untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam agenda pemberantasan mafia tanah dan sejumlah program lainnya yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN. 

“Kerja – kerja Pak Menteri (Hadi Tjahjanto) dalam menjalankan agenda Pemberantasan Mafia Tanah dan Reforma Agraria harus didukung oleh semua pihak, masukan dari saya mungkin kawan – kawan mahasiswa bisa dilibatkan dalam program – program di ATR/BPN, kalau ide ini bisa ditindaklanjuti tentunya ini akan terjadi sinergis dan kolaborasi yang baik untuk Indonesia Maju”, tutupnya.